Banyak Temuan Soal Penerima Bansos PKH dan Sembako Tak Tepat Sasaran, Warga Miskin di SBD Akan Didata Ulang
Ia mencontohkan, pada tahun 2025 silam, khususnya pada tahap 4, ada 54 ribu penerima bansos PKH dan Sembako. Ia tak menyangkali jika dari data-data itu masih banyak ditemukan penerima yang seharusnya tidak layak lagi.
“Terkait itu memang masih PR kita bersama, jadi ada yang miskin tapi tidak terima. Jadi penempatan desil oleh Bada Pusat Statistik dan Kementerian Sosial ini belum 100 persen benar. Karena kami masih temukan orang yang miskin tapi dinyatakan tidak layak. Yang produksi data ini kan, Badan Pusat Statistik, kami Dinas sosial ini pengguna data, BPS kirimkan ke Kementerian Sosial, terus yang Kementerian Sosial kirim ke kami itu mereka yang hanya menerima. Kita temukan orang layak atau tidak ketika melakukan pembayaran. Coba kita yang melakukan pendataan, akan betul-betul kita lihat masyarakat yang layak,” kata Lukas kala itu.
Menyikapi dinamika sosial itu, Pemerintah Sumba Barat Daya akan segera melakukan verifikasi ulang terhadap data-data hasil produksi BPS.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla menegaskan, pentingnya ketepatan data dalam penyaluran berbagai program bantuan kepada masyarakat.
