Banyak Temuan Soal Penerima Bansos PKH dan Sembako Tak Tepat Sasaran, Warga Miskin di SBD Akan Didata Ulang
STORINTT – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya akan melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial berupa PKH dan Sembako untuk memastikan penerima manfaat benar-benar berada pada status desil 1-5.
Diketahui, data-data yang menjadi acuan Dinas Sosial adalah data hasil produksi dari pihak Badan Pusat Statistik. Sebab, mereka yang melakukan pendataan, sedangkan pengguna data dalam hal ini adalah Dinas Sosial.
Dengan demikian, banyak tudingan yang dialamatkan ke pihak BPS yang menyebut bahwa tidak ada verifikasi data yang dilakukan secara berkala dalam memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Terbukti, selama ini, banyak keluhan masyarakat yang menemukan penerima manfaat bantuan tersebut sudah mempunyai pendapatan ekonomi yang terbilang baik. Sedangkan, masyarakat yang seharusnya layak, justru tidak menerima bantuan.
Persoalan itu juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya, Lukas Pati Mone. Ia menyebut data-data yang dikeluarkan adalah hasil produksi dari pihak Badan Pusat Statistik(BPS).
Ia mencontohkan, pada tahun 2025 silam, khususnya pada tahap 4, ada 54 ribu penerima bansos PKH dan Sembako. Ia tak menyangkali jika dari data-data itu masih banyak ditemukan penerima yang seharusnya tidak layak lagi.
“Terkait itu memang masih PR kita bersama, jadi ada yang miskin tapi tidak terima. Jadi penempatan desil oleh Bada Pusat Statistik dan Kementerian Sosial ini belum 100 persen benar. Karena kami masih temukan orang yang miskin tapi dinyatakan tidak layak. Yang produksi data ini kan, Badan Pusat Statistik, kami Dinas sosial ini pengguna data, BPS kirimkan ke Kementerian Sosial, terus yang Kementerian Sosial kirim ke kami itu mereka yang hanya menerima. Kita temukan orang layak atau tidak ketika melakukan pembayaran. Coba kita yang melakukan pendataan, akan betul-betul kita lihat masyarakat yang layak,” kata Lukas kala itu.
Menyikapi dinamika sosial itu, Pemerintah Sumba Barat Daya akan segera melakukan verifikasi ulang terhadap data-data hasil produksi BPS.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla menegaskan, pentingnya ketepatan data dalam penyaluran berbagai program bantuan kepada masyarakat.
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan akan membentuk tim verifikasi lapangan dan tim verifikasi kabupaten yang bertugas melakukan pendataan ulang terhadap keluarga miskin di wilayah Sumba Barat Daya.
Langkah ini diambil karena masih ditemukan adanya bantuan sosial yang diterima oleh keluarga yang dinilai sudah mampu secara ekonomi.
Oleh karena itu, verifikasi data akan dilakukan secara menyeluruh agar program bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berharap upaya penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
