Bupati Kupang Buka Suara! Komisi III DPR RI Turun Tangan, Minta Polda NTT Jangan Main-Main: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Jika nantinya terbukti bersalah, pelaku harus dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga akan mendorong pemberian sanksi tegas, termasuk pemecatan dari jabatan Bupati.
Ia menegaskan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Tidak boleh ada pengistimewaan karena jabatan maupun kekuasaan.
“Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Tidak boleh ada pengistimewaan karena jabatan maupun kekuasaan,” tutup Habiburokhman.
Pernyataan dari Komisi III DPR RI tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kasus ini mendapat perhatian serius dari tingkat pusat. Publik kini menanti langkah konkret dari Polda NTT dalam menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi.***
Tutup