Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Bupati Ratu Wulla Dukung Penuh: Adat Tetap Lestari, Tapi Jangan Hambat Pendidikan dan Ekonomi

Rian Marviriks Storintt.id
Dalam Ranperda tersebut, Lembaga Adat Desa diharapkan berperan dalam pelestarian adat dengan tetap menghormati kedudukan dan kewenangan Lembaga Masyarakat Hukum Adat.(Dokpri Rian Marviriks)

STORINTT – DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa, dan Masyarakat Hukum Adat.

Uji publik ini digelar untuk menyerap masukan dari masyarakat sebelum Ranperda tersebut dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD ini.

Menurutnya, Ranperda ini memiliki arti penting dalam memperjelas kedudukan, tugas, dan tanggung jawab lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

Lembaga yang dimaksud antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mereka ditegaskan sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat.

Selain itu, kata Bupati Ratu Wulla, Ranperda ini menjadi landasan bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Wewewa, Kodi, dan Loura. Termasuk keberadaan pemimpin adat, lembaga adat, serta hukum dan tradisi yang masih hidup di masyarakat.

Dalam Ranperda tersebut, Lembaga Adat Desa diharapkan berperan dalam pelestarian adat dengan tetap menghormati kedudukan dan kewenangan Lembaga Masyarakat Hukum Adat.

“Pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat, melibatkan mereka dalam perencanaan pembangunan, serta memberikan insentif kepada para pemangku adat sesuai ketentuan,” kata Bupati Ratu Wulla, Sabtu (21/11/2026).

Dengan demikian, Bupati Ratu Wulla meyakini kalau penataan kelembagaan dapat berjalan tertib dan selaras tanpa mengabaikan nilai serta tatanan adat yang telah diwariskan.

Bupati Ratu Wulla juga berharap pembahasan Ranperda ini dilakukan secara cermat dan konstruktif dengan mengakomodasi berbagai masukan dari uji publik ini, sehingga menghasilkan regulasi yang jelas, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat Sumba Barat Daya.

Ia menegaskan, Ranperda ini harus menjadi landasan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat, menjaga kelestarian budaya, serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD SBD yang sejak awal sudah berdiskusi dengan pemerintah,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah dan DPRD memiliki pemikiran yang sama, bagaimana menghasilkan produk hukum yang menjadi landasan dan benar-benar bermanfaat bagi kondisi masyarakat Sumba Barat Daya.

Ia menilai, adat itu sendiri sebenarnya baik. Namun jika dijalankan secara berlebihan dan tidak direncanakan dengan baik, bisa berdampak buruk bagi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Karena itu, Bupati Ratu Wulla berharap pengaturan dalam Ranperda ini bisa menjaga keseimbangan, agar adat tetap lestari, tetapi tidak menghambat upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.***

Tutup
error: Content is protected !!