Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Bupati Ratu Wulla Jamin Kekurangan Gaji P3K Paruh Waktu Dibayar Lunas Sebelum 15 Desember, Kapan Perpanjangan SK Terbit?

Rian Marviriks Storintt.id
Bupati Ratu Wulla meminta agar tenaga P3K Paruh Waktu tidak perlu khawatir karena semua kekurangan akan dilunasi oleh pemerintah daerah sebelum 15 Desember. (Dokpri Rian Marviriks)

STORINTT – Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla memastikan pembayaran gaji yang kurang bagi tenaga P3K Paruh Waktu tetap dibayar sebelum 15 Desember.

Bupati Ratu Wulla menjelaskan, kenaikan gaji bagi tenaga P3K Paruh Waktu sudah ditetapkan dalam perubahan anggaran tahun 2026 dan akan berlaku selama 1 tahun.

Untuk tenaga P3K Paruh Waktu dengan pendidikan Sarjana, gaji yang diterima sebesar Rp1.650.000. Untuk pendidikan SMA dan Diploma, gaji yang diterima sebesar Rp1.550.000. Sedangkan untuk pendidikan SD dan SMP, gaji yang diterima sebesar Rp1.450.000.

Ia menjelaskan, kenaikan gaji ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga P3K Paruh Waktu yang selama ini sudah mengabdi dan bekerja membantu pemerintah daerah.

Terkait pembayaran selisih gaji yang belum terbayarkan dari Januari sampai Desember, Bupati Ratu Wulla memastikan akan tetap dibayarkan sebelum 15 Desember.

Selisih tersebut merupakan kekurangan dari kenaikan gaji baru yang sudah ditetapkan dalam perubahan anggaran tahun 2026. Seluruh kekurangan selama 12 bulan akan dibayarkan sekaligus sesuai dengan status pendidikan masing-masing.

Bupati Ratu Wulla meminta agar tenaga P3K Paruh Waktu tidak perlu khawatir karena semua kekurangan akan dilunasi oleh pemerintah daerah sebelum 15 Desember.

Dengan kesejahteraan yang sudah diperhatikan melalui kenaikan gaji ini, Bupati menuntut agar kinerja dari tenaga P3K Paruh Waktu juga harus ditunjukkan. Jika kesejahteraan sudah dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak bekerja maksimal.

“Kita akan bayar semuanya, jadi teman P3K jangan khawatir, kekurangan yang ada selama 12 bulan kita akan bayar, sehingga memang saya menuntut bagaimana kinerja dari teman-teman P3K paruh waktu, kalau kesejahteraan sudah diperhatikan ya harus tunjukkan juga kinerjanya,” tegas Bupati Ratu Wulla.

Bupati Ratu Wulla juga menegaskan tidak akan memberhentikan tenaga P3K Paruh Waktu yang melaksanakan tugas dengan baik. Bupati justru akan melakukan perpanjangan kontrak kerja bagi mereka yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemberhentian hanya akan dilakukan jika ada tenaga P3K Paruh Waktu yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi perjanjian kerja yang telah disepakati.

“Saya tidak akan berhentikan kalau mereka melaksanakan tugas dengan baik, tidak akan ada pemberhentian dari saya. Saya akan melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan P3K paruh waktu ketika mereka juga bekerja sesuai dengan tugas mereka, tetapi ketika ada yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi perjanjian-perjanjian kerja, saya akan berhentikan,” tegas Bupati Ratu Wulla.

Terkait dukungan untuk tenaga P3K Paruh Waktu yang akan naik menjadi P3K Penuh Waktu, Bupati mengakui hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun Pemerintah Sumba Barat Daya sudah mengusulkan dan menyampaikannya baik kepada pemerintah pusat maupun kepada DPR RI agar menjadi perhatian.

“Kami pernah dapat bersama dengan Bupati se-NTT bersama dengan Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, kita sudah sampaikan terkait dengan kondisi yang ada dengan masalah belanja pegawai dengan 30 persen, kita sudah minta relaksasi sehingga puji Tuhan kemarin ada dukungan support anggaran dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Bupati Ratu Wulla menegaskan, khusus untuk P3K Paruh Waktu, pemerintah daerah akan memperjuangkan nasib mereka. Pengangkatan P3K Paruh Waktu kemarin merupakan bentuk keberanian pemerintah daerah karena saat itu kewenangan diberikan kepada daerah dengan komitmen daerah yang membayar.

Bupati Ratu Wulla mengungkapkan, Pemerintah Sumba Barat Daya sebelumnya sudah berkomitmen untuk mengangkat kurang lebih 3.204 P3K Paruh Waktu. Angka tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap anak-anak di Sumba Barat Daya yang sudah mengabdi cukup lama dengan status sebelumnya masih kontrak.

Pengangkatan tersebut harus menjadi squad atau tim yang kuat di Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, bersama-sama dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh pimpinan OPD untuk bekerja untuk Sumba Barat Daya.

“Ini harus menjadi squad kita di Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menjadi tim yang kuat bersama-sama dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh pimpinan OPD di seluruh instansi untuk bekerja untuk Sumba Barat Daya,” kata Bupati Ratu Wulla.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumba Barat Daya, Yordan Parera, Rabu(21/10/2026) lalu mengatakan saat ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penerbitan perpanjangan SK PPPK Paruh Waktu.

Jika SK PPPK Paruh Waktu terbit pada bulan Oktober, maka pembayaran gaji akan berlangsung normal sesuai nominal baru.***

Tutup
error: Content is protected !!