DPRD SBD Menjawab Soal Tunjangan: Tolong Dengar Supaya Jangan Rancuh

TIMEXNTT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD) menjawab sejumlah pertanyaan mahasiswa, termasuk tunjangan DPRD.

“Apa yang disampaikan oleh teman-teman adalah keinginan kita semua dalam rangka untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya yang kita cintai,” kata Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, Rabu(10/09/2025) ketika menerima mahasiswa yang melakukan aksi damai di Gedung DPRD.

Dihadapan para mahasiswa, Rudofl menggambarkan sepintas tentang tunjangan DPRD SBD. Menurutnya, penetapan tunjangan DPRD Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri).

Ia menyebut DPRD Kabupaten tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Perda dalam menaikan tunjangan. Jadi, segala bentuk keungan yang diterima oleh DPRD Kabupaten menjadi kewenangan Kemendagri.

“Kaitan dengan tunjangan DPRD, saya gambarkan bahwa tunjangan DPRD ini dibawah Kementerian Dalam Negeri, kami tidak bisa membuat undang-undang untuk kesejahteraan kami sendiri di DPRD, beda kalau di Pusat, supaya kita bisa pilah,” jelas Rudolf.