Keluhan Nelayan Waikelo Dihadapan Bupati Sumba Barat Daya

STORINTT — Sejumlah nelayan di Pelabuhan Waikelo menyampaikan berbagai kendala dan keluhan yang mereka hadapi saat berdialog langsung dengan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla.

Pertemuan yang berlangsung di area pesisir Pelabuhan Waikelo tersebut menjadi wadah bagi para nelayan untuk menyuarakan persoalan yang selama ini menghambat aktivitas melaut mereka.

Seperti yang dikeluhkan oleh Astatan Abdulrahman. Dalam pernyataannya yang terbata-bata, ia menggambarkan betapa beratnya perjuangan mereka setiap memasuki musim tertentu.

Menurutnya, mulai akhir bulan November hingga Februari, para nelayan di Waikelo tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam mereka harus begadang menjaga perahu masing-masing yang ditambatkan di bibir pantai tanpa pelindung.

“Ibu, bulan 12, bulan 1, bulan 2, setiap malam kami begadang jaga perahu masing-masing. Sekalipun dijaga, tetap ada yang pecah karena terlepas dari tali ikatannya dan hancur kena tebing. Jujur Ibu, perairan Waikelo ini laut lepas, tidak seperti di Waingapu, jadi ombaknya sangat mengamuk,” ungkapnya dengan nada getir.

Dikesempatan itu, Astatan meminta Bupati Ratu Wulla untuk membangunan dermaga khusus nelayan yang dilengkapi dengan pemecah ombak atau breakwater. Pasalnya, Selama ini perahu-perahu ukuran 1-3 GT milik nelayan hanya ditambatkan seadanya di pantai dan sangat rentan hancur diterjang gelombang.

Astatan berharap supaya Bupati Ratu Wulla yang pernah duduk sebagai anggota DPR RI bisa melobi pemerintah pusat untuk merealisasikan dermaga tersebut.

Selain itu, berkaitan dengan rantai dingin perikanan. Nelayan Waikelo selama ini dikenal sebagai pemasok utama ikan untuk wilayah Sumba Barat Daya dan Sumba Barat.

Untuk mendapatkan ikan, mereka harus berlayar jauh hingga ke perairan Bima, Nusa Tenggara Barat dengan perjalanan 1 hingga 2 hari. Tanpa fasilitas cold box dan es yang memadai, kualitas ikan sering rusak di perjalanan.

“Kalau bisa usulan kami untuk cold box 200 kilo untuk nelayan Waikelo bisa disiapkan untuk kita semua. Pabrik es batu di sini masih kurang. Karena kekurangan es dan wadah yang tidak mengakomodir, sampai di sini ikan kadang hancur,” jelasnya.

Dikesempatan yang sama, Mahmud muhammad juga menyampaikan keluhan yng dialami oleh mereka selama melaut. Ia meminta bantuan rumpon dan mesin kapal.

Ia mengaku kalau selama ini masih menumpang di rumpon milik pengusaha dari Bima karena tidak mampu membuat rumpon sendiri yang berada di lokasi strategis.

Bantuan berupa jaring kedinding dari pemerintah dinilai tidak memadai untuk menangkap ikan di sekitar rumpon. Selain itu, mesin bantuan pemerintah yang usianya sudah di atas 2 tahun mulai sering rusak.

“Kami di sini kebanyakan mandiri, pinjam bank untuk buat perahu sendiri dan beli jaring sendiri. Kami butuh perhatian lebih dari pemerintah. Kami butuh mesin Johnson 15 PK dan mesin diesel Yanmar 15,5 PK untuk perahu ukuran 2 GT agar bisa menangkap ikan lebih optimal,” pintanya.

Mahmud juga meminta kepastian penyediaan BBM subsidi dan stabilitas harga ikan. Ia sangat mengapresiasi rencana pembangunan SPDN atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan di Waikelo, karena selama ini mereka kesulitan mendapatkan solar.

Namun, persoalan lain muncul saat musim ikan melimpah, dimana harga ikan anjlok drastis hingga Rp 10.000 per kilogram.

“Kami juga mohon maaf, saat musim ikan sangat banyak, kami kendala dengan penjualan. Bahkan kalau ikannya banjir, turun sampai Rp 10.000 per kilo. Jadi usaha dan capeknya kami dengan hasil yang didapatkan tidak sesuai,” keluhnya.

Menanggapi akan hal itu, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, mengaku mencatat semua aspirasi dan berjanji akan memperjuangkannya ke tingkat provinsi hingga pusat.

Bupati Ratu Wulla menegaskan bahwa kegiatan pengukuran 22 kapal nelayan ini adalah langkah awal untuk memberikan legalitas berupa Pas Kecil, Buku Kapal Perikanan, Kartu Kusuka, hingga akses BBM subsidi dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Perwakilan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V Provinsi NTT, Herny S Mayopu, menjelaskan bahwa data armada hasil pengukuran ini akan menjadi dasar untuk mengusulkan SPDN dan kuota BBM subsidi ke BPH Migas.

Ia juga memastikan pelayanan perizinan akan dibuat terintegrasi dalam satu kali kegiatan agar nelayan tidak bolak-balik mengurus dokumen.***