Kepala BNPB Baru Singgung TNI Polri Hingga Warga Desa Harus Kompak Hadapi Bencana
STORINTT – Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai bencana secara bersamaan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir, hingga erupsi Gunung Merapi dan bencana lainnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letnan Jenderal Kristomei Sianturi seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan fokus utama BNPB ke depan adalah penanganan bencana dengan prinsip Kolaborasi, Responsif, Integratif, dan Sinkronisasi. Prinsip tersebut menjadi kunci karena penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh BNPB sendiri.
“Permasalahan bencana ini tidak bisa BNPB sendiri. Ibaratnya semua harus terlibat, semua Kementerian Lembaga, TNI Polri harus sama-sama kita kerjakan, termasuk masyarakat daerah,” ujarnya dalam keterangan pers dikutip youtube sekretariat presiden, Kamis(15/10/2026).
Menurutnya, dampak bencana saat ini tidak hanya dirasakan satu dua orang, melainkan hampir semua lapisan masyarakat. Bahkan masyarakat tertinggal di daerah juga ikut terdampak, sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak dan tidak hanya mengandalkan lembaga pemerintah pusat.
Untuk mewujudkan penanganan yang cepat, BNPB akan memperkuat integrasi panduan penanganan serta sinkronisasi antar badan. Ia menyebut akan mempererat kerja sama dengan BMKG untuk informasi cuaca dan PVMBG untuk aktivitas kegunungapian.
Sebagai pejabat baru, ia mengaku akan segera melakukan konsolidasi internal sekaligus mempercepat langkah penanggulangan di lapangan.
Ia juga menyebut ada arahan langsung dari Presiden untuk segera menggas penanganan bencana dengan baik, khususnya terkait Karhutla. Terkait target penanganan, ia menegaskan targetnya adalah secepat mungkin.
“Rakyat sudah terdampak, jadi harus segera. Makanya responsif, responnya hitungan bukan jam tapi menit. Jadi kita harus tangani yang ada di depan agar tidak ada lagi korban yang sia-sia,” tegasnya.
Disisi lain, menanggapi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di lingkungan BNPB sebelumnya, ia menegaskan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia memastikan tidak ada intervensi dari BNPB dan proses hukum harus berjalan sesuai aturan.
Ia juga memastikan akan melakukan bersih-bersih internal di tubuh BNPB. Evaluasi akan dilakukan, termasuk terkait pola pengelolaan kerja sama dengan badan usaha tertentu dalam penanganan bencana agar lebih transparan.
Ia meminta dukungan dari semua pihak, termasuk media, untuk bersama-sama mengawal penanggulangan bencana. Menurutnya, penanggulangan bencana adalah kerja kolektif yang membutuhkan pemasaran bersama dan gotong royong dari seluruh elemen bangsa.***
