Ketua DPRD SBD Angkat Bicara Hasil RDP Komisi 3 dan Pemerintah Tentang PPPK Tahap 2: Bila Perlu Bentuk Pansus
Meski begitu, pemerintah tetap menjadikan itu sebagai catatan kritis.
Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah teknis secara cepat dalam memastikan keakuratan data-data yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam RDP pertama dan kedua.
“Kami punya catatan bye name bye addres itu clear semua,” tambahnya.
Ditanya soal nama-nama yang diduga mendapat rekomendasi palsu, Chris Horo menyebut, bahwa tidak ada temuan mereka ketika melakukan penelusuran.
Bahkan, ada 3 nama yang juga dipersoalkan dalam RDP pertama dan kedua tidak pernah terdaftar. Apalagi terindikasi mengikuti tes PPPK Tahap 2.
“Sah, kami ada data, tadikan kami mau serahkan sebagai bahan pembanding. Kami juga mau tanya data-data yang diperoleh anggota Komisi 3, tapi RDP nya closing,” katanya lagi.***
Tinggalkan Balasan