Ketua DPRD SBD Angkat Bicara Hasil RDP Komisi 3 dan Pemerintah Tentang PPPK Tahap 2: Bila Perlu Bentuk Pansus

TIMEXNTT – Ketua DPRD Sumba Barat Daya(SBD), Rudolf Radu Holo angkat bicara pasca Rapat Dengar Pendapat(RDP) antaran Pemerintah dan Komisi 3.

RDP ini merupakan lanjutan dari RDP pertama dan kedua bersama BKPSDM tentang dugaan rekomendasi palsu yang diperoleh sejumlah peserta PPPK Tahap 2.

“Makanya, saya sendiri juga stand by di kantor untuk tunggu hasil. Saya juga belum dapat laporan dari ketua komisi tentang hasilnya,” kata Rudolf ketika ditemui, Selasa(03/06/2025).

Meski belum mendapat laporan resmi dari Ketua Komisi 3, Rudolf mengaku telah menghimpun beberapa poin hasil dari RDP tersebut.

Berdasarkan informasi sementara yang diperolehnya, direncanakan akan dilanjutkan dengan kemungkinan besar melibatkan semua komisi atau rapat umum pimpinan.

“Nah ini yang kita harapkan. Tidak sebatas sampai sini. Apalagi tadi menurut informasi bahwa mitra yang bersangkutan tidak menjelaskan sesuai harapan DPRD. Kita butuh inikan data-datanya,” katanya lagi.

Dengan informasi itu, DPRD SBD akan menentukan jadwal untuk menggelar rapat gabungan komisi.

Nantinya, jika tetap tidak mendapatkan titik temu, Rudolf mendorong ketingkat yang lebih tinggi. Yakni pembentukan pansus.

Dengan Pansus yang akan dibentuk, ia meyakini bahwa semua akan terbuka dan dapat diketahui duduk perkaranya dengan lebih jelas lagi.

“Jadi DPRD itu punya prinsip, kita bela betul apa yang benar, kalau memang itu salah ya salah,” tambahnya.

Sebelumnya, Asisten 1 Setda SBD, Christofel Horo mengatakan, berkaitan dengan beberapa hal yang tersampaikan pada saat RDP pertama dan kedua menjadi konsen pemerintah melalui BKPSDM dalam menelusurinya.

“Kita hargai itu sebagai bentuk aspirasi. Oleh karena itu, langkah strategis dari Pemerintah adalah kita cek in ricek dari berbagai informasi di forum RDP dan tidak ada hal yang bias kita sampaikan tadi. Kita tetap konsen sesuai apa yang terjadi di RDP pertama dan kedua,” kata Chris Horo.

Menurutnya, soal hasil seleksi PPPK tahap 2 yang dipertanyakan dalam RDP pertama dan kedua sebenarnynya sudah sesuai prosedur dengan berbagai proses tahapan yang dilakukan.

Meski begitu, pemerintah tetap menjadikan itu sebagai catatan kritis.

Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah teknis secara cepat dalam memastikan keakuratan data-data yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam RDP pertama dan kedua.

“Kami punya catatan bye name bye addres itu clear semua,” tambahnya.

Ditanya soal nama-nama yang diduga mendapat rekomendasi palsu, Chris Horo menyebut, bahwa tidak ada temuan mereka ketika melakukan penelusuran.

Bahkan, ada 3 nama yang juga dipersoalkan dalam RDP pertama dan kedua tidak pernah terdaftar. Apalagi terindikasi mengikuti tes PPPK Tahap 2.

“Sah, kami ada data, tadikan kami mau serahkan sebagai bahan pembanding. Kami juga mau tanya data-data yang diperoleh anggota Komisi 3, tapi RDP nya closing,” katanya lagi.***