Komisi I DPRD SBD Desak Dinas Pendidikan Bubarkan Sekolah Yatutim yang Tidak Memenuhi SOP

Kemudian, kepala desa yang belum melunasi hutang pajak Dana Desa selama masa kepemimpinan supaya segera bayarkan, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang masih tunggak selama ini.

Octavianus juga meminta penjelasan Dinas PMD tentang realisasi Dana Desa tahap I, mengingat masih banyak desa yang belum melakukan pencairan.

“Pelaksanaan Musrembangdus, Musrembangdes harus melibatkan anggota DPRD dari dapil tersebut. Mohon dijelaskan juga untuk pemekaran 77 Desa persiapan menjadi desa defenitif, apakah membutuhkan Perda atau Pergub? Dan bagaimana mekanisme di desa terkait masyarakat yang berhak menerima BLT tetapi tidak terakomodir? Kasie PMD di kecamatan juga harus aktif turun ke desa,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih maksimal oada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Octavianus meminta Pemerintah supaya menambah tenaga biaya operasional.

Kepada Kepala Dinas, ia meminta supaya pelayanan pembuatan KTP diupayakan 1 hari langsung jadi.

Sementara, untuk Dinas Sosial, ia meminta supaya data-data masyarakat yang menerima Bansos maupun PKH dipublikasikan, termasuk memverifikasi data penerima bantuan supaya tidak terdapat NIK ganda.