Mal Pelayanan Publik Telah Hadir di Sumba Barat Daya: Simbol Reformasi Birokrasi
“Keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumba Barat Daya bukan sekedar proyek fisik, ini adalah simbol reformasi birokrasi kita dan simbol itu harus kita isi dengan kerja nyata demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saya menghimbau walau masih kurangnya sarana prasarana penunjang di Mal Pelayanan Publik akibat efisiensi anggaran, tidak menyurutkan niat semua petugas teknis untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan,” kata Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Kamis(12/03/2026).
Lebih lanjut, Bupati Ratu Wulla meminta supaya seluruh pimpinan OPD dapat menempatkan pegawai yang mempunyai kemampuan dalam melayani segala bentuk kebutuhan masyarakat di MPP tersebut.
Menurutnya, pelayanan yang akan dilakukan di MPP ini menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai segala bentuk kinerja pemerintah.
Jika pelayanan yang dilakukan baik, maka ia meyakini bahwa masyarakat akan selalu percaya segala bentuk kebijakan pemerintah dalam membangun daerah ini.
“Sehingga saya perlu tegaskan kembali tidak boleh lagi ada pelayanan yang lambat, berbelit-belit, tidak jelas waktunya dan saling melempar tanggung jawab dan kita hadir untuk melayani bukan untuk dilayani, apalagi mempersulit masyarakat,” tegas Bupati Ratu Wulla.***
