Mal Pelayanan Publik Telah Hadir di Sumba Barat Daya: Simbol Reformasi Birokrasi
STORINTT – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur kini telah mempunya Mal Pelayanan Publik(MPP).
Kehadiran MPP ini disebut sebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih nyaman, akuntabel, transparan, efektif dan akses yang cepat.
Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPM PTSP) telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan sejumlah OPD, Instansi Vertikal, BUMD, BUMN sebagai penyelenggara pelayanan publik Kabupaten Sumba Barat Daya.
Sementara penandatanganan perjanjian kerjasama antara DPM PTSP dengan OPD, Instansi Vertikal, BUMD, dan BUMN bertujuan untuk memutuskan rantai birokrasi yang panjang.
Dengan demikian, koordinasi tidak lagi dilakukan secara sporadis, melainkan harus dilakukan secara terintegrasi terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Disisi lain, sarana prasarana sebagai penunjang di Mal Pelayanan Publik itu disebut masih sangat minim. Meski demikian, penyelenggara MPP diminta supaya tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumba Barat Daya bukan sekedar proyek fisik, ini adalah simbol reformasi birokrasi kita dan simbol itu harus kita isi dengan kerja nyata demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saya menghimbau walau masih kurangnya sarana prasarana penunjang di Mal Pelayanan Publik akibat efisiensi anggaran, tidak menyurutkan niat semua petugas teknis untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan,” kata Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Kamis(12/03/2026).
Lebih lanjut, Bupati Ratu Wulla meminta supaya seluruh pimpinan OPD dapat menempatkan pegawai yang mempunyai kemampuan dalam melayani segala bentuk kebutuhan masyarakat di MPP tersebut.
Menurutnya, pelayanan yang akan dilakukan di MPP ini menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai segala bentuk kinerja pemerintah.
Jika pelayanan yang dilakukan baik, maka ia meyakini bahwa masyarakat akan selalu percaya segala bentuk kebijakan pemerintah dalam membangun daerah ini.
“Sehingga saya perlu tegaskan kembali tidak boleh lagi ada pelayanan yang lambat, berbelit-belit, tidak jelas waktunya dan saling melempar tanggung jawab dan kita hadir untuk melayani bukan untuk dilayani, apalagi mempersulit masyarakat,” tegas Bupati Ratu Wulla.***
