Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Membangun Desa! Dinsos SBD Jemput Bola Turunkan Anggaran Miliaran Rupiah, 5 Desa Perbatasan Sedang Diuji Kelayakan

Rian Marviriks Storintt.id
Di Sumba Barat Daya, kondisi tersebut masih banyak ditemukan, terutama di wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan dan pelayanan.(Dokpri Rian Marviriks)

STORINTT – Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) terus berupaya jemput bola untuk mendatangkan anggaran miliaran rupiah dari Pemerintah Pusat.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penjajakan awal dan studi kelayakan calon penerima bantuan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di 5 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program Membangun Desa di tengah terjadinya pemangkasan anggaran hingga Rp215 miliar di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Diketahui, program KAT sendiri merupakan program pemberdayaan yang menyasar komunitas adat yang masih hidup terpencil, tertinggal, dan memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Mulai dari akses pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga infrastruktur jalan dan ekonomi.

Di Sumba Barat Daya, kondisi tersebut masih banyak ditemukan, terutama di wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan dan pelayanan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya, Lukas P. Mone, saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Menurut Lukas, pengusulan 5 desa tersebut didasari pada kategori kemiskinan ekstrem dan berbagai keterbatasan yang dihadapi masyarakat, sehingga dinilai layak untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan dari Kementerian Sosial.

Ia menjelaskan, desa-desa perbatasan yang sedang diuji kelayakan adalah desa perbatasan antar kabupaten maupun kecamatan. Pihak Dinsos bersama tim akademisi sedang melakukan studi kelayakan untuk menentukan layak atau tidaknya desa tersebut menerima bantuan.

Nantinya, kata Lukas, hasil studi kelayakan tersebut akan diseminarkan pada hari Kamis untuk menentukan desa mana yang benar-benar layak direkomendasikan ke Kementerian Sosial.

Sebelumnya, tim sudah turun di Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur yang berbatasan dengan Loli dan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

Adapun 5 desa yang diusulkan kali ini yakni Desa Kadiwone, Desa Milla Ate, Desa Bondo Balla, dan Desa Watu Wona.

Pemilihan desa perbatasan dinilai bukan tanpa alasan. Wilayah perbatasan seringkali luput dari perhatian pembangunan karena posisinya yang berada di ujung wilayah administrasi.

Akibatnya, akses jalan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan di wilayah tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan desa-desa yang berada dekat pusat kecamatan maupun kabupaten.

Melalui program KAT, Lukas meyakini kalau kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut bisa mulai dikurangi secara bertahap.

“Saat ini, proses studi kelayakan masih berjalan. Pihak Dinsos menunggu hasil penilaian dari tim independen yang dipimpin seorang doktor dari Undana Kupang sebagai ketua tim,” tambahnya.

Lebih lanjut, Lukas menjelaska, tim independen tersebut bertugas melakukan penilaian secara objektif, mulai dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi geografis, ketersediaan sarana prasarana, hingga kesiapan masyarakat dalam menerima dan mengelola bantuan.

Penilaian yang objektif dinilai penting agar bantuan yang diberikan nantinya benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia mengaku bahwa sebenarnya, Dinas Sosial Sumba Barat Daya hanya diminta mengusulkan 3 desa saja. Namun, dirinya mengusulkan 5 desa dengan pertimbangan kondisi di SBD. Usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Bupati SBD dan telah disetujui.

“Program ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap program membangun desa, apalagi di tengah kondisi SBD yang mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp215 miliar,” katanya lagi.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, upaya jemput bola ke pusat menjadi salah satu strategi penting agar pembangunan di desa tetap berjalan dan masyarakat tidak kehilangan akses terhadap program pemberdayaan.

Jika lolos verifikasi, satu desa bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp7 miliar hingga Rp8 miliar. Bantuan itu nantinya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat, penyediaan air bersih dan peralatan pertanian. Namun, terlebih dahulu akan dianalisa sesuai kebutuhan di desa-desa tersebut.

Jika masyarakat di desa tersebut mayoritas bertani, maka bantuan akan diarahkan pada dukungan alat pertanian. Untuk itu, Dinsos akan bekerja sama dengan beberapa instansi, seperti Dinas Kesehatan, PU, Pertanian dan Perumahan.

Kerja sama lintas instansi tersebut dinilai penting agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa perbatasan.

“Selain bantuan fisik, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga dibina agar mampu mengelola bantuan tersebut secara berkelanjutan, mulai dari pengelolaan air bersih, pemanfaatan alat pertanian, hingga peningkatan ekonomi rumah tangga,” tambahnya.

Lukas berharap, jika 5 desa tersebut dinyatakan layak dan lolos, maka total anggaran yang masuk ke SBD bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Anggaran tersebut tentunya akan sangat membantu percepatan pembangunan desa, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal.***

Tutup
error: Content is protected !!