Pemerintah Sumba Barat Daya Rencana Menaikan Gaji PPPK Paruh Waktu, Jika…
STORINTT – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sedang merencanakan untuk menaikan gaji PPPK Paruh Waktu khusus bagi tenaga teknis.
Rencana tersebut menyoal dari wacana pengambilalihan sumber pembiayaan dari APBN untuk PPPK paruh Waktu tenaga guru dan kesehatan yang saat ini sedang diperjuangkan oleh DPR RI.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Etmundus N. Nau mengatakan, rencana tersebut dapat dilakukan jika wacana pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat terhadap PPPK Paruh Waktu tenaga guru dan kesehatan terealisasi.
Namun perlu diketahui bahwa ketika pembiayaan ditanggung oleh APBN, status para tenaga guru dan kesehatan tetap menjadi pegawai pemerintah daerah.
“Kemarin saya sudah laporkan ke Ibu Bupati agar kita bisa beri perhatian kepada mereka(tenaga teknis). Minimal sama dengan penghasilan mereka yang sudah mereka terima selama ini. Aturan omong begitu, tidak boleh kurang dari penghasilan yang mereka terima kalau belum mencapai UMP,” kata Etmundus.
Disisi lain, kata Etmundus, hingga saat ini terdapat 16 PPPK Parub Waktu yang sudah mengundurkan diri pasca mendapat NI. Mereka adalah tenaga teknis yang memilih mundur dikarenakan pertimbangan mereka masing-masing.
“Iya semuanya dari tenaga teknis. Kalau soal gaji bisa iya, bisa juga, tapi kan jika dibandingkan dengan Kabupaten lain SBD masih jauh lebih besar. Ambil contoh di Sumba Tengah itu Rp600 ribu, Sikka Rp500. Malah di Dompu itu Rp250 ribu. Sehingga kalau dilihat dari jumlah nominal gaji iya kita jauh lebih baik dimana gaji P3K paruh waktu kita itu Rp1.105.000 dengan Rp105 ribu itu untuk BPJS dan lain sebagainya,” katanya.
Ia pun kemudian menerangkan kalau langkah yang diambil Pemkab SBD itu sudah sangat arif dan bijaksana terlebih langkah itu diambil di tengah efisiensi tanpa harus melangkahi kebijakan pemerintah pusat yang melarang adanya pemberhentian P3K paruh waktu.
Terlebih lagi kata dia, sudah ada pembahasan soal pembiayaan buat Nakes dan tenaga pendidik di daerah menggunakan APBN yang menurutnya akan meringankan beban APBD.
“Yang kita kejar ini kan tiket buat mereka biar bisa diangkat jadi P3K penuh waktu. Artinya ruang sudah terbuka. Mereka sudah pegang sertifikat. Kemarin saya baru pulang dari Jakarta ada itu pembahasan soal reformasi birokrasi berkaitan dengan kesejahteraan dan salah satu yang dibahas itu P3K paruh waktu ini dimana sudah dipastikan Nakes dan Tenaga Pendidikan itu dibiayai akan dibiayai oleh APBN di tahun 2027 nanti,” katanya lagi.***
