Pengelolaan Anggaran BUMDes Rp190 Juta di Desa Kalembuweri Disorot: Biaya Operasional Rp12 Juta Lenyap Ditangan Ketua
Padahal, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD) sudah berupaya dalam instruksikan 173 desa untuk melakukan pergantian pengurus BUMDes yang lama guna memastikan pengelolaan anggaran benar-benar meningkatkan Pendapatan Asli Desa(PADes). Sayangnya, niat baik Dinas PMD tersebut tak berlaku di BUMDes Kalembuweri karena perbuatan Ketua BUMDes.
Dengan begitu, nait baik sejumlah pengurus yang masih terbilang muda dan memiliki status pendidikan untuk memanfaatkan anggaran yang ada dalam membangun desa, justru terkuburkan juga oleh perbuatan Ketua BUMDes.
Sekretaris BUMDes Kalembuweri, Mersiani Umbu Kaleka mengaku, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses penggunaan anggaran BUMDes. Ia tidak mengetahui karena tidak dilibatkan oleh Ketua BUMDes, Yohanes Malo Dedo.
Menurut Mersi, selama ini Ketua BUMDes yang mengatur semua keuangan. Bahkan, tidak pernah menyampaikan jumlah uang yang sudah digunakan. Dengan begitu, seluruh anggota BUMDes dianggap hanya sebagai pelengkap struktur organisasi kepengurusan.
