Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Petani Sebut Dinas Pertanian SBD Memaksa Pakai Lorentz: Tugas mereka itu mengawasi, ini swakelola

Petani di Sumba Barat Daya meminta supaya Dinas Pertanian jangan manfaatkan SDM kelompok yang minim untuk dijebak dalam permainan mereka.(Dok.Istimewa)

TIMEXNTT – Petani di Sumba Barat Daya meminta supaya Dinas Pertanian jangan manfaatkan SDM kelompok yang minim untuk dijebak dalam permainan mereka.

Sebab, Dinas Pertanian SBD terkesan menyudutkan kelompok dalam pekerjaan sumur bor yang dinilai oleh mereka sedang bermasalah.

Anehnya, Dinas Pertanian SBD menarik kesimpulan bahwa 5 unit sumur bor dari 33 unit yang sedang bermasalah tanpa alasan yang kuat.

Baca Juga  Wujud Kepastian Hukum, Pertanahan Sumba Tengah NTT Bagikan Ratusan Sertifikat di Praimadeta

Padahal, beberapa kelompok yang dianggap masalah ini, ditemukan sudah memanfaatkan air hasil pengeboran pada tahap I.

Petani pun heran karena pekerjaan mereka yang sudah 100 persen malah dianggap bermasalah. Dampaknya, kelompok tidak diberikan rekomendasi pencairan tahap II.

Usut punya usut, rekomendasi tidak diberikan ternyata karena kelompok tidak menggunakan Lorentz sebagaimana yang menjadi keinginan Dinas Pertanian SBD.

Baca Juga  Pekerjaan Jembatan Wae Lampang Telan Anggaran 10 M Diduga Terjadi Nepotisme, Salah Satu Proyek Dampingan Kejari Manggarai

Sejumlah kelompok tani yang dipaksa menggunakan Lorentz mengakui bahwa hingga awal bulan Mei tahun 2025 ini belum pernah bertemu pemilik merk Lorentz.

Padahal, dalam pekerjaan ini, Dinas Pertanian SBD hanya punya tugas mengawasi. Sebab, jika ada kendala, maka petani yang akan menjadi korban.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Kurang jatah itu.. makanya mereka mempermasalahkan .. soalnya setor menyetor itu sdh menjadi tradisi.. mau pakai merek apa juga petani mesin terserah mereka knp di intervensi. Hak mereka dong.saya rasa bukan dinas pertanian saja yang begitu Masih banyak juga dinas dinas yang lain masih mengintervensi desa desa.coba pimpinan daerah cek lagi kebijakan kebijakan dinas yang salah.

Tutup
error: Content is protected !!