Petani Sebut Dinas Pertanian SBD Memaksa Pakai Lorentz: Tugas mereka itu mengawasi, ini swakelola
TIMEXNTT – Petani di Sumba Barat Daya meminta supaya Dinas Pertanian jangan manfaatkan SDM kelompok yang minim untuk dijebak dalam permainan mereka.
Sebab, Dinas Pertanian SBD terkesan menyudutkan kelompok dalam pekerjaan sumur bor yang dinilai oleh mereka sedang bermasalah.
Anehnya, Dinas Pertanian SBD menarik kesimpulan bahwa 5 unit sumur bor dari 33 unit yang sedang bermasalah tanpa alasan yang kuat.
Padahal, beberapa kelompok yang dianggap masalah ini, ditemukan sudah memanfaatkan air hasil pengeboran pada tahap I.
Petani pun heran karena pekerjaan mereka yang sudah 100 persen malah dianggap bermasalah. Dampaknya, kelompok tidak diberikan rekomendasi pencairan tahap II.
Usut punya usut, rekomendasi tidak diberikan ternyata karena kelompok tidak menggunakan Lorentz sebagaimana yang menjadi keinginan Dinas Pertanian SBD.
Sejumlah kelompok tani yang dipaksa menggunakan Lorentz mengakui bahwa hingga awal bulan Mei tahun 2025 ini belum pernah bertemu pemilik merk Lorentz.
Padahal, dalam pekerjaan ini, Dinas Pertanian SBD hanya punya tugas mengawasi. Sebab, jika ada kendala, maka petani yang akan menjadi korban.
Seperti yang dikatakan oleh salah satu ketua kelompok tani yang namanya diminta untuk tidak diberitakan. Menurutnya, pihak dinas sudah mempersulit petani dalam menyelesaikan pekerjaan sumur bor yang dilaksankan sejak tahun 2024 silam.
Bahkan, dalam kasus ini, ia menyentil PPK sebagai pihak yang menandatangani kontrak bersama kelompok tidak konsisten.
“Disitu juga PPK sebagai pejabat pembuat komitmen yang bertanda tangan kontrak dengan kami tidak konsisten dengan komitmen yang dibangun bersama kami,” tambahnya.
Ia menerangkan, dalam pekerjaan ini Dinas Pertanian SBD hanya mempunyai tugas mengawasi bukan memaksa kelompok untuk harus menggunakan pihak mereka.
Pekerjaan disebutnya lagi menggunakan sewakelola yang mana dalam pekerjaan 100 persen tanggung jawab kelompok. Apalagi, kata dia, anggaran langsung masuk di rekening kelompok.
Dengan tindakan itu, dirinya menyebut Dinas Pertanian tidak memahami tiga tugas pokok mereka. Yakni, mengayomi petani, melindungi dan membela petani.
“Apakah dengan situasi yang terjadi di kelompok tani saat ini, inikah bentuk tugas pokoknya distan?” katanya lagi penuh tanya.***
Tinggalkan Balasan
1 Komentar
Kurang jatah itu.. makanya mereka mempermasalahkan .. soalnya setor menyetor itu sdh menjadi tradisi.. mau pakai merek apa juga petani mesin terserah mereka knp di intervensi. Hak mereka dong.saya rasa bukan dinas pertanian saja yang begitu Masih banyak juga dinas dinas yang lain masih mengintervensi desa desa.coba pimpinan daerah cek lagi kebijakan kebijakan dinas yang salah.