Ratu Angga Realisasikan Janji Kampanye, 719 Warga SBD Sudah Menerima Bantuan Rumah
STORINTT – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di bawah kendali Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka menunjukan komitmen mereka dalam merealisasikan berbagai janji politik selama masa kampanye.
Selain menyalurkan ribuan bantuan meteran gratis, mereka juga sudah mewujudkan harapan masyarakat Sumba Barat Daya yang sudah lama merindukan bantuan rumah layak huni. Tentunya bantuan tersebut disalurkan secara bertahap, mengingat terjadinya pemangkasan TKD Rp215 miliar pada tahun 2026.
Pada tahun 2025, kurang lebih 244 unit rumah sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menyebar di 11 kecamatan. Bantuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Alokasu Umum(DAU).
Pada tahun 2026, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Sumba Barat Daya kembali menyalurkan 245 bantuan rumah. Nantinya, setiap penerima manfaatkan mendapat anggaran Rp35 juta, sehingga total anggaran yang dihabiskan Rp8.575.000.000.
Bukan hanya itu, dengan berbagai bentuk lobi yang dilakukan di tingkat pusat, Pemerintah Sumba Barat Daya juga mendapatkan jatah alokasi anggaran PBN Rp4 miliar untuk 200 unit rumah. Masing-masing penerima manfaat akan mendapat Rp20 juta.
Selain itu, Pemerintah Sumba Barat Daya juga mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT dengan mengalokasikan anggaran Rp200 juta untuk pembangunan 10 unit rumah. Setiap penerima manfaat mendapatkan Rp20 juta.
“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) tahun anggaran 2026 mencapai Rp13.175.000.000 sebanyak 475 unit. Saya berharap program ini dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sassran, transparan dan penuh tanggung jawab,” kata Bupati Ratu Wulla, dalam sosialisasi Program BSPS tahun 2026 bertempat di Aula Ro,o Luwa Resto dan Cafe Kecamatan Kota Tambolaka, Senin(11/05/2026).
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus berkomitmen menghadirkan program-program yang berpihak kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar dapat memiliki rumah yang layak huni, sehat, dan aman.
Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026, Pemerintah telah menghadirkan dukungan nyata yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya juga menjadi Program Prioritas Pemerintah Daerah dan Pokok Pikiran DPRD sebagai bentuk perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah, para pendamping pemerintah kecamatan dan desa agar terus melakukan pengawasan dan pendampingan sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya lagi.***
