Soal Orangtua Siswa SDN Wanno Talla yang Tidak Pernah Terima PKH, Kades Raba Ege Lempar “Bola Panas” di Pendamping PKH
STORINTT – Kepala Desa Raba Ege, Samuel Ngongo Lede menyebut pemerintah desa tidak punya kewenangan dalam mengurus masyarakat yang hendak memenuhi syarat dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan(PKH).
Samuel mengatakan, pendataan masyarakat yang hendak menerima program bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga miskin itu disebutnya kewenangan pendamping PKH.
Menurutnya, sistim pendataan dan kategori keluarga miskin itu hanya diketahui oleh pendamping PKH.
Ia mencontohkan, beberapa istilah dalam menetapkan salah satu keluarga untuk bisa disebut layak mendapat PKH. Misalnya, kata Samuel, ada istilah desil 1, 2, 3, 4 dan 5. Jika keluarga yang bersangkutan dinyatakan berada pada desil 6 – 10, maka tidak bisa menerima PKH.
Dengan sistim itu, masih kata Samuel, menjadi kendala pemerintah desa dalam mengusulkan keluarga yang benar-benar layak menerima bantuan PKH. Apalagi, bukan mereka yang melakukan pendataan.
“Betul dia(orangtua Jun) tidak dapat. Inikan yang data pendamping PKH, kami tidak data dan data itu di pendamping PKH,” kata Samuel, Senin(16/02/2026) ketika ditemui dikediamannya.
Samuel mengakui bahwa orangtua Firjun Saputra Tanggu alias Jun yang sudah berada di Desa Raba Ege selama 5 tahun hanya menerima BLT Kesra pada akhir tahun 2025 silam. Sementara bantuan lain-lain seperti rumah layak huni, meteran gratis dan lain-lain belum pernah disalurkan.
Ia juga mengakui bahwa belum mengunjungi keluarga siswa SDN Wanno Talla itu, meski sudah viral.***
