Sumba Barat Daya Raih Predikat WTP Dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTT
STORINTT – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia(BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD).
Dengan WTP tersebut menjadi sejarah baru sejak kepemimpinan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka dalam menunjukan komitmen tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, termasuk disiplin birokrasi.
Sementara itu, predikat WTP diserahkan secara langsung oleh BPK RI perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bupati Ratu Wulla yang didampingi oleh Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, Selasa(26/05/2026) di Kupang.
Bupati Ratu Wulla Mengatakan, predikat WTP merupakan hasil dari pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengawasan internal, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintahan.
Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kabupaten Sumba Barat Daya, termasuk seluruh pihak yang berkontribusi. Capaian itu juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan tambahan fiskal dari Pemerintah Pusat.
Meski mendapat predikat WTP, Bupati Ratu Wulla mengakui bahwa terdapat beberapa rekomendasi dari BPK RI yang akan disegera ditindaklanjuti.
“Hari saya menerima hasil pemeriksaan BPK terkait dengan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan puji Tuhan kami mendapatkan predikat dengan WTP ini sebuah keberhasilan atas kerja sama yang baik dengan seluruh OPD di Kabupaten Sumba Barat Daya,” kata Bupati Ratu Wulla.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, serta semua pihak yang telah mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan bertanggung jawab.
“Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan NTT yang sudah melakukan pemeriksaan keunganan, ada beberapa rekomendasi dari BPK yang akan kami tindaklanjuti,” katanya lagi.***
