Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

84 Desa di SBD Segera Pilkades, Anggaran Rp 4 Miliar Menunggu Ketuk Palu DPRD: Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong

Rian Marviriks Storintt.id
Menurutnya, kepala desa definitif dibutuhkan agar pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih maksimal dan sesuai dengan aspirasi warga.(Dokpri Rian Marviriks)

STORINTT – Sebanyak 84 dari 173 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) akan segera menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Puluhan desa tersebut saat ini masih dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal di atas dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, Benyamin Kaba, Senin (16/11/2026) ketika ditemui di ruang kerjanya.

Benyamin menjelaskan, Plt yang menjabat di 84 desa itu tersebar di 11 kecamatan di wilayah SBD. Sebagian desa telah mengalami kekosongan jabatan definitif selama 2 hingga 3 tahun, bahkan ada yang 4 tahun terakhir.

Sementara, desa yang paling lama dipimpin pejabat adalah Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat. Pasalnya, pada Pilkades beberapa tahun silam, dinamika yang terjadi di desa tersebut memicu pembatalan kelangsungan Pilkades, sehingga hingga kini belum memiliki kepala desa definitif.

Dengan demikian, kata Benyamin, Kondisi tersebut dinilai tidak ideal bagi jalannya pemerintahan desa.

“Kasus di Desa Marokota menjadi perhatian khusus pemerintah. Selain lamanya kekosongan, situasi tersebut juga menunjukkan pentingnya menjaga kondusivitas dan mematuhi seluruh tahapan Pilkades agar tidak kembali terjadi pembatalan,” tambahnya.

Menurutnya, kepala desa definitif dibutuhkan agar pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih maksimal dan sesuai dengan aspirasi warga.

Dengan berbagai kekosongan jabatan kepala desa defenitif, Benyamin menyebut Pemerintah Kabupaten SBD menargetkan, melalui sejumlah tahapan yang telah disusun, Pilkades serentak tersebut dapat dilaksanakan pada September 2027.

Benyamin memastikan kalau seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai jadwal, sehingga desa-desa yang selama ini dipimpin Plt dapat segera memiliki kepala desa definitif yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Dengan hadirnya kepala desa definitif, diharapkan roda pemerintahan desa dapat berjalan lebih stabil, pembangunan lebih terarah, dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

Terkait pendanaan, Pemerintah Kabupaten SBD menyebutkan anggaran Pilkades telah melalui proses asistensi. Saat ini, penganggaran tersebut masih menunggu pembahasan dan ketuk palu di DPRD dengan total anggaran kurang lebih Rp 4 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai seluruh tahapan Pilkades, mulai dari sosialisasi, pembentukan panitia, pendaftaran dan verifikasi calon, kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 84 desa.

“Tentunya kita berharap DPRD dapat segera menyetujui anggaran tersebut, sehingga tahapan Pilkades tidak mengalami keterlambatan dan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditargetkan,” kata Benyamin.

Sementara itu, untuk persyaratan calon kepala desa, pemerintah masih menggunakan ketentuan lama. Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah apabila di suatu desa hanya terdapat calon tunggal, maka calon tersebut akan berhadapan dengan kotak kosong.

Ketentuan ini diterapkan untuk tetap memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat. Warga tetap dapat menentukan pilihannya, meskipun hanya ada satu calon yang maju dalam Pilkades.

“Kami juga mengimbau masyarakat di 84 desa tersebut untuk mulai mempersiapkan diri, menjaga keamanan dan ketertiban, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan di desa,” ujarnya.

Di sisi lain, untuk desa persiapan atau desa pemekaran, pemerintah telah mengantar proposal ke Pemerintah Provinsi NTT untuk dilakukan verifikasi dan validasi (verval). Namun, proposal tersebut dikembalikan karena masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.

Saat ini, pemerintah masih melengkapi kekurangan berkas tersebut. Setelah lengkap, berkas akan diantar kembali ke provinsi, untuk selanjutnya diteruskan pihak provinsi ke pemerintah pusat guna ditindaklanjuti.

Proses pemekaran desa diharapkan dapat memberikan pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.***

Tutup
error: Content is protected !!