Awal di Rakyat, PSI Banting Setir Dukung Aman, Lorens; Kami minta maaf 

TIMEXNTT – Dinamika politik di Kabupaten Sumba Barat Daya kini memasuki babak baru. Sebelumnya hampir dipastikan head to head, kini misteri itu terjawab seusai putusan Mahkamah Konstitusi.

Ternyata, putusan MK itu menguntungkan partai politik non parleman dalam mengusung bakal calon. Termasuk Partai Solidaritas Indonesia(PSI).

Sebelum ada putusan MK terhadap perubahan aturan KPU, PSI NTT sudah nyatakan dukungan terhadap pasangan Fransiskus Marthin Adilalo – Yeremia Tanggu alias paket Rakyat.

Kendati begitu, dukungan PSI tidak bertahan lama. PSI harus banting setir dalam mengusung calon wakil Bupati SBD, Soleman Lende Dappa.

“Benar, tetapi kami minta maaf terhadap Paket Rakyat karena PSI harus mengusung calon wakil sendiri,” kata PLT Ketua DPD PSI SBD, Lorens M. Dadi.

Lorens menjelaskan, dukungan terhadap Paket Rakyat itu terjadi sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Saat itu, Lorens membenarkan bahwa DPW PSI NTT telah memberikan rekomendasi kepada Paket Rakyat.

“Saat itu belum ada putusan MK sehingga PSI memberikan rekomendasi dukungan kepada Paket Rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lorens menyebut PSI beralih dukungan ketika mendapat kesempatan dalam mengusung calon wakil sendiri.

Kesempatan berharga itu disebutnya terjadi ketika adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, PSI pun memutuskan untuk mengusung Ketua Yayasan Tunas Timur(Yatutim) sebagai calon Wakil Bupati SBD untuk mendampingi Agustinus Tamo Mbapa.

“Setelah ada putusan MK yang menyatakan kalau parpol bisa mngusung calon sendiri walau tidak ada kursi di parlemen dengan akumulasi suara 10 persen untuk Pilkada SBD, jadi PSI mendapat kesempatan itu dengan berkoalisi dengan Demokrat dan PKN,” jelasnya.

Lorens pun menegaskan bahwa seluruh kader PSI di Sumba Barat Daya akan satu komando dalam memenangkan Paket Aman.

Untuk diketahui, pada Pileg lalu, PSI peroleh 8.595 suara dan PKN 1.667 suara. Sedangkan Demokrat peroleh 1 kursi di DPRD SBD.

Gabungan perolehan suara dari ketiga partai politik pendukung itu sudah melebihi persayaratan KPU SBD dari 10 persen.***