Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Bawaslu SBD Monitoring Pleno DPHP Tingkat Desa di Wewewa Barat

Bawaslu SBD monitoring di semua desa yang berada di wilayah kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT). (Dokpri Rian Marviriks)

TIMEXNTT – Bawaslu SBD monitoring di semua desa yang berada di wilayah kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT).

Diketahui, pleno yang dilakukan oleh desa yang berada di wikayah Kecamatan Wewewa Barat merupakan data hasil pencoklitan yang dilakukan pada tanggal 24 Juni – 24 Juli 2024.

Kali ini, monitoring dihadiri oleh staf Hukum,Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Nithanel Waturangi Kawaleka dan Mario Apolinaris Abit yang didampingi oleh ketua Panwascam Wewewa Barat, Raimondus Lede.

Ditemui, staf Hukum,Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Nithanel Waturangi Kawaleka mengatakan, monitoring yang dilakukan bertujuan untuk memastikan terjadinya pleno di tingkat desa yang berada di wilayah kecamatan Wewewa Barat.

Baca Juga  Dandim 1629 SBD, Letkol Czi Novi Kurniawan Pamit; Terimakasih masyarakat SBD

“Hari ini jadwal kecamatan Wewewa Barat yang melakukan pleno terakhir. Jadi kami bersama panwascam monitoring untuk memnyaksikan berlangsungnya pleno hasil pencoklitan,” kata Nithanel.

Dikesempatan itu juga, ia menghimbau PPS supaya tetap melakukan pengamatan terhadap wajib pilih yang Tidak Memenuhi Syarat(TMS).

Menurutnya perlu dilakukan untuk memastikan data wajib pilih yang sudah meninggal dunia, lulus TNI Polri dan juga pindah domisili.

“Misalny pencoklitan sudah berakhir tiba-tiba ada wajib pilih yang sudah dicoklit meninggal dunia, nah itu perlu di catat,” jelasnya.

Baca Juga  Bawaslu SBD Siapkan Posko Pengaduan Hak Pilih, Ketua; Guna Akomodir Hak Memilih

Nantinya, wajib pilih yang TMS tidak lagi terdata sebagai Daftar Pemeilih Sementara(DPS). Jadi, data hasil pencoklitan ini belum final karena masiha ada saran perbaikan.

“Data hasil coklit itu belum final. Nanti masih ada penetapan DPS. jadi data wajib pilih yang TMS pada saat coklit akan menjadi saran perbaikan pada saat penetapan DPS,” imbuhnya.

Ia berharap supaya semua pihak dapat bergotong royong dalam melakukan pengawasan dan mengawal hak pilih. Selain itu, ia juga menghimbau supaya masyarakat yang belum melakukan EKTP supaya segera mengurus identitas kependudukan tersebut.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup
error: Content is protected !!