Bupati Ratu Wulla Dukung Penuh: Adat Tetap Lestari, Tapi Jangan Hambat Pendidikan dan Ekonomi
Dalam Ranperda tersebut, Lembaga Adat Desa diharapkan berperan dalam pelestarian adat dengan tetap menghormati kedudukan dan kewenangan Lembaga Masyarakat Hukum Adat.
“Pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat, melibatkan mereka dalam perencanaan pembangunan, serta memberikan insentif kepada para pemangku adat sesuai ketentuan,” kata Bupati Ratu Wulla, Sabtu (21/11/2026).
Dengan demikian, Bupati Ratu Wulla meyakini kalau penataan kelembagaan dapat berjalan tertib dan selaras tanpa mengabaikan nilai serta tatanan adat yang telah diwariskan.
Bupati Ratu Wulla juga berharap pembahasan Ranperda ini dilakukan secara cermat dan konstruktif dengan mengakomodasi berbagai masukan dari uji publik ini, sehingga menghasilkan regulasi yang jelas, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat Sumba Barat Daya.
Ia menegaskan, Ranperda ini harus menjadi landasan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat, menjaga kelestarian budaya, serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.