Bupati Sumba Barat Daya Survei Potensi Pasir di Kodi Balaghar untuk Kebutuhan Jangka Pendek

TIMEXNTT – Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla melakukan survei terhadap potensi pasir di Pantai Marapu, Desa Waimaringi, Kecamatan Kodi Balaghar, Sabtu(05/04/2025).

Ratu didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD, Bapenda, pihak Kecamatan Kodi Balaghar dan Pemerintah Desa Waimaringi.

Di Kabupaten Sumba Barat Daya, kebutuhan pasir menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat hingga saat ini. Hal ini menjadi sorotan karena ada larangan penambangan pasir di sejumlah titik.

Bukan hanya itu, keluhan itu juga datang dari komunitas sopir dump truck yang menjadikan pekerjaan penambangan pasir sebagai mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Namun perlu diketahui, larangan ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menjaga ekosistem lingkungan pantai.

Sebab, beberapa pantai yang dijadikan titik penambangan pasir sudah mengalami abrasi. Dampaknya, keindahan pantai menjadi rusak atau tak lagi elok dipandang mata.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla pun mengakui bahwa pasir merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk pembangunan.

Akan tetapi, ia mengingatkan supaya masyarakat juga perlu mempertimbangkan dampak dari pengikisian pasir pantai yang terus menerus dilakukan.

“Tapi disisi lain masyarakat membutuhkan pasir untuk kebutuhan pembangunan, namun memang kita juga harus perlu melihat situasi lingkungan yang sudah semakin terganggu,” kata Ratu.

Untuk itu, masih kata Ratu, Pemerintah Sumba Barat Daya tetap berkomitmen secepatnya dalam menetapkan titik penambangan pasir dibeberapa lokasi. Salah satunya di Pantai Marapu, Kecamatan Kodi Balaghar.

Namun demikian, saat ini Pemerintah Sumba Barat Daya masih melakukan survei terhadap potensi pasir di Pantai Marapu untuk kebutuhan masyarakat di jangka pendek.

Survei ini sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat.

Hasil survei hari ini akan dibawa dalam diskusi bersama seluruh pihak terkait sebelum dikeluarkan surat ijin penambangan pasir di Pantai Marapu.

“Kami sedang mencari solusi terkait dengan masalah pasir yang mana ada pelarangan untuk penambangan pasir. Kita diskusi dulu, setelah itu kita keluarkan aturan, baru mulai melakukan aktivitas penambangan pasir,” sebut Ratu.

Sementara untuk kebutuhan jangka panjang, Ratu menjelaskan, Pemerintah Sumba Barat Daya sedang menggagas kerja sama dengan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur yakni Kabupaten Ngada dan Kabupaten Kupang untuk bisa memenuhi kebutuhan pasir di wilayah ini.

Kabupaten Ngada disebutnya memiliki gunung pasir. Sedangkan Kabupaten Kupang memiliki potensi pasir yang cukup. Nantinya, jika kapal tongkang sudah tersedia akan digunakan untuk mengirim pasir di Sumba Barat Daya.

“Kita ada menggagas kerja sama, kita menunggu nanti kapal Tongkang tersedia bisa mengirim pasir ke Sumba Barat Daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutur Ratu.

Dikesempatan itu, Ratu mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat Daya untuk tetap bekerja dan mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sering dikeluhkan termasuk kebutuhan pasir.***