Calon TKI Sumba Barat Daya NTT Lebih Cenderung Mencari Kerja Melalui PT Ilegal

TIMEXNTT – Calon Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di Sumba Barat Daya(SBD) Nusa Tenggara Timur lebih cenderung mencari pekerjaan melalui PT ilegal bukan PT legal atau yang resmi terdaftar di Pemerintah.

Mereka lebih memilih melalui PT Ilegal karena di iming-imingi gaji yang besar tanpa pertimbangkan jaminan keselamatan dalam bekerja.

Bahkan, ada juga yang mencari kerja melalui jalur mandiri tanpa melapor resmi kepada Pemerintah. Dampaknya, ketika ada persoalan, Pemerintah kesulitan dalam mendeteksi identitas TKI tersebut.

Kepada wartawan, Plt Kadis Nakentrans, Ian Horo mengatakan, jika calon tenaga kerja dalam Negeri maupun di luar Negeri melalui PT yang resmi atau melaporkan ke dinas, tentunya masih melalui beberapa proses tahapan.

Hal itu dilakukan untuk memastikan calon tenaga kerja benar-benar siap untuk bekerja di tempat tujuan.

Namun, selama ini lebih banyak yang berangkat mencari kerja tanpa melaporkan diri lagi. Sebab, ketika melalui jalur mandiri atau pun PT ilegal tidak lagi berproses dalam mempersiapkan mental dan SDM.

“Kalau melaui prosedur memang selektif. Ada tahapan-tahapannya, termasuk ada pelatihan. Kebanyakan lebih memilih yang mudah untuk langsung berangkat. Tidak lagi mengikuti proses,” kata Ian Horo ketika ditemui, Senin(23/06/2025) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut, Ian Horo menuturkan, dirinya menilai TKI yang lebih memilih PT ilegal dikarenakan beberapa tawaran.

Salah satunya tawaran gaji yang besar dan bisa langsung bekerja tanpa mengikuti pendampingan terlebih dahulu.

Bahkan, kata dia, ditemukan calon tenaga kerja yang mau berangkat tapi merekayada identitas diri.

Ia mencontohkan oknum tenaga kerja yang pernah dicegal di Bandara Lede Kalumbang beberapa bulan lalu.

“Kalau melalui PT yang resmi untuk mencari kerja ke luar Negeri, pelatihannya di BLK Kupang. Sementara dalam Negeri, di sini bisa dilakukan. Mungkin karena tergiur dengan gaji atau tawaran-tawaran lain jadi saudara-saudara kita mau yang cepat,” katanya lagi.

Untuk itu, Ian Horo menghimbau supaya masyarakat tidak segan-segan untuk berkonsultasi ke dinas bilamana ada PT yang dicurigai ilegal dalam menawarkan pekerjaan ke luar Negeri maupun dalam Negeri.***