Dicecar Sejumlah Pertanyaan, Kades Panenggo Ede ‘Kepanasan’ Karena Tidak Ada Data; DPRD, PMD dan Inspektorat geram

TIMEXNTT – Mernyikapi pengaduan masyarakat Desa Paneggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, DPRD Sumba Barat Daya langsung menggandeng Dinas PMD, Inspektorat dan Camat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

Sayangnya, jawaban Kades Panenggo Ede malah membuat suasana sedikit memanas karena ia tidak memiliki data-data.

Untuk diketahui, Kepala Desa Penenggo Ede, Marten Mete diduga menyalahgunakan uang desa sejak tahun 2022 hingga pada tahun 2024.

Masyarakat mengadukan tentang beberapa jenis pekerjaan yang dinilai tidak dikerjakan. Diantaranya, pengadaan meteran listrik pada tahun 2022, pekerjaan jalan tani tahun 2023 dengan volume 1.300 meter.

Kemudian, pada tahun 2024 pekerjaan jalan tani dengan volume 1.700. Bukan hanya itu, masyarakat juga menyebut data-data penerima Bantuan Langsung Tunai(BLT) kabur.

Pembayaran BLT ekstrim terhadap 25 Kepala Keluarga telah dibayarkan untuk 7 bulan. Sedangkan 5 bulan belum dibayar dan ditemukan beberapa nama palsu alias data siluman yang menerima BLT tersebut.

Sayangnya, ketika Kades Panenggo Ede dicecar sejumlah pertanyaan atas aduan masyarakat, ia malah menjawab tanpa data yang akurat.

“Tahun 2022 pengadaan 30 unit meteran, sudah dikerjakan?” tanya Inspektorat SBD, Thefilus Natara kepada Kades Panego Ede, Rabu(12/03/2025).

Hal itu dijawab oleh Kades Panenggo Ede dengan menyebut bahwa sumber anggaran pengadaan meteran tersebut terjadi pada tahun 2021, namun belum terealisasi.

Theofilus kembali menanyakan soal pengerjaan jalan tani yang disebut oleh masyarakat tidak dikerjakan oleh Kepala Desa Panenggo Ede alias nihil.

“Pada tahun 2023 1.000 meter, tahun 2024 sementara dikerjakan,” kata Kades Penenggo Ede.

Namun, jawaban Kades Panenggo meragukan Theofilus hingga ia kembali menanyakan Kades terkait proses pencairan.

“Saya lihat tidak ada bekas roda eksa di jalan. Kenapa baru dikerjakan sekarang? Kalau uang cair bulan Desember, kenapa baru dikerjakan sekarang?” cecar Theofilus.

Theofilus menelusuri keakuratan data penerima BLT yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ia meminta data-data penerima BLT untuk ditunjukan. Sebab, data-data tersebut tidak dilampirkan dalam APBDes.

Theofilus menyebut APBDes Panenggo Ede tidak lengkap lantaran beberapa data yang semestinya dilampirkan diabaikan. Menurutnya data-data penerima BLT wajib dilampirkan.

“Jadi, bapak-bapak dewan kalau kita lihat APBDes Panenggo Ede ini tidak seperti APBDes desa-desa lain karena desa lain itu APBDes nya tebal dan lengkap, ini Des Panenggo Ede sangat tipis,” tegas Thefilus.

Tak berhenti di situ, Theofilus meminta Kades Panenggo Ede untuk menunjukan data penerima BLT. Sayangnya, Kades malah tidak memiliki data-data tersebut.

Sontak, sikap Kades Panenggo Ede membuat suasana memanas hingga diminta segera mencari data. Ia bahkan ditanya soal keterbukaan informasi data penerima BLT.

“Data penerima BLT itu ditempel di kantor desa, biar masyarakat tahu menerima atau tidak. Dan juga masyarakat bisa koreksi diri sendiri kalau tidak menerima karena alasan apa,” sebut Theofilus.***