Diduga Kerja Abal-Abalan Dengan Habiskan Rp300 Juta; Itu bukan pokir DPRD

TIMEXNTT – Masih tentang persoalan pembangunan Jalan Usaha Tani(JUT) di Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, NTT.

Tersiar kabar bahwa jalan usaha tani di desa ini diklaim sebagai Pokok Pikiran(Pokir) DPRD SBD.

Namun, ada juga yang menyebut bahwa sumber anggaran jalan itu merupakan dari Dana Alokasi Khusus(DAK) yang dikelola oleh kelompok tani.

Bukan hanya soal sumber anggaran, masyarakat juga mengeluhkan ketebalan sirtu dan pembuatan deker dari pipa.

Bahkan, Dengan total anggaran yang bombastis itu, masyarakat menduga bahwa pekerjaan jalan usaha tani dilakukan secara abal-abalan.

Persoalan itupun memicu dugaan masyarakat bahwa pengawasan pada pekerjaan ini tidak berjalan secara maksimal.

Kendati tersiar informasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya soal kepastian sumber anggaran jalan tersebut, Kabid PSP Dinas Pertanian SBD, Haris Matutina angkat bicara.

Haris menegaskan, jalan usaha tani di Desa Kabali Dana merupakan murni dikerjakan oleh kelompok tani dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus(DAK).

Sehingga dalam hal ini, Dinas Pertanian SBD sebagai pengawas. Sedangkan jalan ini dikerjakan oleh kelompok tani Tunas Baru. Bukan Pokir DPRD.

“Itu bukan Pokir DPRD. Pekerjaan itu murni dari Dinas Pertanian yang dikelolah oleh kelompok tani Tunas Baru,” tegas Haris.

Haris menjelaskan, penandatangan kontrak berlangsung pada bulan April tahun 2024 silam. Sementara kalender kerja dilangsungkan hingga pada bulan Desember 2024.

Lebih lanjut, Haris menuturkan, pengerjaan itu menggunakan sistem sewakelola. Mengingat karena kelompok tani tidak memiliki alat berat maka mereka melakukan perjanjian kerja bersama Utama Motor.

“Tanda tangan kontrak bulan April tahun 2024. Pengerjaannya sampai bulan Desember 2024 dengan total anggaran Rp300 juta. Sewakelola tidak pakai tender, tapi kelompok tani tidak punya alat berat, jadi mereka cari orang yang bisa kerja yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja(PK),” tutur Haris.

Haris juga menjawab soal keluhan masyarakat tentang keterbukaan pagu anggaran pada pekerjaan itu. Pasalnya, selama proses pekerjaan tidak ada papan informasi yang terpasang.

Menurut Haris, papa informasi sudah didesain. Namun, diduganya bahwa pengerja jalan itu tidak memasang papan informasi tersebut.

Soal PHO pekerjaan, Haris menyebut belum dilakukan. Sebab, disebutnya lagi bahwa belum ada laporan tentang penyelesaian pekerjaan teesebut.

“Kalau papan informasi sudah ada mungkin mereka tidak tempel. Kita belum PHO karena mereka pencairan itu kalau tidak salah di Desember atau Januari. Nanti kita lihat pekerjaan kalau sudah selesai baru di PHO karena saat ini belum ada laporan,” ucap Haris.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terkonfirmasi apakah Dinas Pertanian SBD sudah mekakukan monitoring. Sebab dikabarkan sebelumnya mereka akan melakukan monitoring pada Kamis atau Jumat lalu.***