DPRD SBD Mendukung Komitmen Pemda Untuk Audit Dana Desa Hingga Soroti BUMDes yang ‘Mati Suri’

TIMEXNTT – Berbagai dukungan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengevaluasi dan mengaudit penggunaan dana desa datang dari sejumlah pihak.

Salah satunya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Tentunya, berbagai bentuk dukungan ini akan berdampak pada lancarnya roda pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka.

Saat ini, masyarakat Sumba Barat Daya dihidangkan berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang meminta supaya seluruh kepala desa diperiksa.

Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo memgakui bahwa banyak temuan lapangan tentang program kepala desa yang tidak berjalan.

Rudolf menyebut banyak kepala desa yang dipanggil oleh APH karena adanya dugaan penyalahgunaan dana desa.

Tentunya, kata dia, hal itu menjadi acuan bahwa pembangunan di tingkat desa tidak baik-baik saja.

“Memang kami banyak melihat. Kan kami punya tugas pengawasan. Kita melihat di lapangan eksekusi program tidak ada. Banyak, dan kenyataannya banyak yang dipanggil-panggil oleh APH dan itu jadi acuan. Banyak ko.” kata Rudolf, Senin(10/03/2025).

Mengingat akan hal itu, menurutnya, DPRD mendukung penuh misi pemerintah dalam membenahi segala bentuk program kerja kepala desa di 173 desa sedapat mungkin sinkron dengan program pemerintah kabupaten.

Bukan hanya itu, Rudolf pun menegaskan, pihaknya juga mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan audit dana desa.

“Kami support betul program Bupati dan Wakil Bupati sekarang ini. Harapan kami supaya benar-benar di eksekusi,” ucapnya.

Dikesempatan itu, Rudolf menyoroti pernyataan Kadis PMD SBD yang menyebut BUMDes banyak yang ‘mati suri’.

Dengan pengakuan itu, DPRD SBD malah mendorong supaya persoalan itu dapat ditangani sesuai petunjuk yang ada.

“Sebenarnya kan eksekutornya mereka. Dengan pernyataan resmi di media, di level kadis ini malah kami mendorong supaya audit juga BUMDes. Bupati yang baru ini kita harap betul. Audit dana desa,” tegasnya.

Ditanya soal sikap Inpektorat yang dinilai lelet dalam menyikapi berbagai persolaan pengelolaan dana desa, Rudolf mengakui akan hal itu.

Namun, ia menyebut hal itu dikarenakan Inspektorat memiliki tugas sebagai auditor internal penuh dengan keterbatasan.

“Memang kenyataan seperti itu, tapi kita juga tidak hanya bisa melihat dari kacamata itu saja, karena apa, kita juga melihat di Inspektorat yang pertama itu jumlah personilnya terbatas dan anggaran juga,” sebut Rudolf.

“Bukan fokus dana desa saja, semua instansi termasuk sekolah, kesehatan, semua intansi-instansi itukan tugas inspketorat untuk audit. Jadi kita harus melihat juga dari sisi itu,” sebutnya lagi.

Dengan keterbatasan itu, DPRD SBD akan mendorong supaya ada penambahan tenaga dan anggaran khusus di Inspektorat.***