DPRD SBD Sebut Kasus Desa Panenggo Ede Sudah Lama; kantor desa lebih kalah dari kandang kambing

TIMEXNTT – DPRD Sumba Barat Daya mengecam keras perbuatan Kepala Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Marten Mete dalam menggunakan dana desa.

Bagaimana tidak, keluhan masyarakat selama kepemimpinan Marten Mete disebut oleh DPRD Sumba Barat Daya sudah berlangsung lama. Namun, kepala desa malah cuek dan tidak menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.

“Desa Panenggo Ede sudah lama kasusnya. Jadi ini sudah pada titik jenuh masyarakat sehingga sampai kepada DPR,” kata seorang Anggota DPRD Sumba Barat Daya, Ansel Kondo ketika melakukan Kunker di Desa Panenggo Ede beberapa hari lalu.

Ansel yang merupakan Anggota DPRD yang baru terpilih pada pileg tahun lalu menyoroti jumlah dana desa yang bombastis terus mengalir di Desa Panenggo Ede.

Sayangnya, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dinilainya tidak nampak alias nihil. Hal inipun memicu kemarahan Ansel.

Ansel pun menegaskan, berbagai teguran lisan sudah dilakukan dan diingatkan supaya Kepala Desa Penenggo Ege dapat memanfaatkan dana desa sebagaimana mestinya. Teguran-teguran itupun dianggap biasa saja oleh Kepala Desa Panenggo Ede.

Dengan sikap Kepala Desa Panenggo Ede ini, Ansel bahkan menyarankan Pemerintah Sumba Barat Daya melalui Dinas PMD untuk pelajari aturan yang ada tentang pemberhentian sementara.

Pemberhentian sementara perlu dilakukan karena, kata Ansel, Kepala Desa Panenggo Ede terkesan tidak bisa di atur oleh sistim sehingga perlu mengambil langkah tegas.

“Jangankan karena sebagai kepala desa jadi susah diatur, Pak di atur oleh sistim, Pak dipilih oleh masyarakat, sebenarnya Pak tidak takut kepada siapapun, takutnya kepada masyarakat,” kata Ansel.

“Bapak Desa saya harus sampaikan, jangan lihat senyum-senyum saya manis ketika bertemu di jalan, saya halus dalam bicara Pak, tapi dalam tujuan saya keras. Dana desa bukan sedikit, banyak ini. Semua dinas efesiensi, desa tidak, luar biasa bos. Teguran-teguran lisan tidak didengarkan sehingga kita harus ambil langkah keras. Saya rasa ada regulasi, kalau memang sudah lebih dari peringatan pertama, kedua tetap pada kerasnya, kita pemberhentian sementara,” tegas Ansel dengan nada lantang.

Disisi lain, Ansel juga menyoroti sejumlah pengaduan masyarakat yang dilayangkan ke DPRD Sumba Barat Daya. Ansel sesalkan jawaban-jawaban Kepala Desa Panenggo Ede tidak berbasis data yang akurat.

Selain itu, ia juga menilai kerja-kerja kolaborasi Pemerintahan Desa Panenggo Ede tidak berjalan dengan baik. Hal itu diyakini lantaran melihat sikap perangkat desa Panenggo Ede yang tidak kompak dalam pertanggungjawabkan program kerja.

Menurutnya, Desa Panenggo seharusnya menjadi teladan atau representase Kecamatan Kodi Balaghar karena Desa Panenggo Ede merupakan Ibu Kota Kecamatan. Namun, kata Ansel, kandang kambing lebih bagus dibandingkan Kantor Desa Panenggo Ede.

“Keluhan yang disampaikan, ada empat hal, saya seirama dengan yang disampaikan Pak Inspektorat terkait beberapa yang ditanya tetapi harus berbasis data. Tetapi bapak desa jawab begitu saja. Saya lihat dari tadi perangkat desa bapak desa berdiri sendiri-sendiri, terus bagaimana mau bangun desa besar. Desa Panenggo Ede ini kotanya Balaghar ini. Tapi kantor desanya kalah dengan kandang kambing padahal dana besar ini. Jadi jangan bersembunyi dibalik RAB itu. Saya juga paham soal RAB,” kesal Ansel.***