Dukung Potensi Difabel, YHS Apresiasi Pemerintah Desa Bondo Kodi SBD

TIMEXNTT – Pemerintah Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya berupaya melakukan pemberdayaan terhadap warganya yang disabilitas melalui pembentukan kelompok.

Kelompok Self Help Group(SHG) Lede Moripa yang baru setahun dibentuk pemerintah Desa Bondo Kodi ternyata menuai apresiasi.

Benar saja, saat ini, warga Desa Bondo Kodi yang difabel sudah mendapat penghasilan dari kerajinan tangan berupa tenun kain Sumba.

Penyandang disabilitas yang bergabung dalam kelompok SHG Lede Mopir adalah mereka mengalami disabilitas akibat kondisi mental tertentu yang memengaruhi kemampuannya menjalani kehidupan sehari-hari atau ODDP.

Program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bondo Kodi ini tidak terlepas dari dampingan Yayasan Harapan Sumba(YHS).

“Saat ini mereka masih menekuni itu. Sudah banyak yang terjual dan kami dari pemerintah desa terus melakukan pendampingan serta memfasilitasi mereka dengan berbagai kebutuhan sesuai yang dibutuhkan,” kata Bendahara Desa Bondo Kodi, Jemy Mahemba.

Dengan adanya dukungan yang masif ini, Pemerintah Desa Bondo Kodi menuai apresiasi. Salah satunya dari Yayasan Harapan Sumba(YHS).

Direktur YHS, Stefanus Segu menyebut kelompok SHG Lede Mopir merupakan kleompok difabel yang potensial.

Kehadiran SHG Lede Mopir disebutnya akan mendukung serta meningkatkan ketrampilan difabel yang berada di desa tersebut.

“Dan itu sudah terbukti dari upaya mereka untuk memberi dukungan serta membantu.

Padahal kelompok ini baru 1 tahun dibentuk dan mulai melakukan aktivitas,” kata Stefanus Segu ketika ditemui seuasi kegiatan Workshop tentang disabilitas psikososial dan GEDSI, Rabu(26/02/2025) di Hotel Sinar Tambolaka.

Atas kepedulian ini, Stefanus memberi apresiasi atas kebijakan Pemerintah Desa Bondo Kodi yang telah memberdayakan warga yang disabilitas.

Apalagi kata dia, mereka yang diperbantukan adalah warga memiliki mental tertentu yang memengaruhi kemampuannya menjalani kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyebut kebijakan ini akan membantu difabel dalam bersaing secara sehat seperti warga lainnya. Tidak lagi merasa terpinggirkan.

“Dari YHS sendiri punya komitmen untuk kelompok ini tetap berjalan meskipun projeck ini sudah selesai mereka dapat mandiri dalam mengembangkan potensi-potensi difabel,” tambahnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah desa supaya tetap melakukan aksi-aksi kemanusian dengan cara memberi dukungan dan fasilitasi penyandang disabilitas bukan hanya pada saat ada pendampian dari pihak LSM.

Dengan begitu, ia meyakini bahwa mereka(difabel) dapat menunjukan kemampuannya dengan ketrampilan yang ada dan akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami juga meminta pemerintah desa supaya terus memberi suport, menghubungkan para difabel dengan berbagai pihak. Bahkan kami bilang, kalau kelompoknya sudah kuat, nantinya, bilamana ada pihak lain yang mau bekerja sama bisa langsung tidak lagi melalui YHS. Tetapi keuangannya harus bagus dan tahu mengelola program sehingga kelompok difabel ini semakin berkelanjutan,” ujarnya.

“Banyak lembaga yang hanya mendampingi karena ada proyek saja. Ketika proyek selesai maka dampingan berkelanjutan tidak ada lagi,” ujarnya lagi.

Walaupun project YHS ini akan berakhir, Stefanus mengaku bersedia bilamana pihaknya dibutuhkan oleh pemerintah desa.

Namun, ia berharap pemerintah desa dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama proses pendampingan YHS. Ia juga berharap supaya kelompok SHG Lede Mopir dapat mandiri.

“kami bersedia membantu mendampingi jika pemerintah desa membutuhkan meskipun pendanaan tidak ada. Misalnya melalui diskusi, pelatihan ata apapun yang bisa kami lakukan, kami akan suport. Kami harap itu ada kelompok di desa yang kuat dan berkelanjutan dan tidak bergantung pada proyek,” harapnya.***