Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Efisiensi Anggaran, Ombudsman NTT Minta Kepala Daerah Utamakan Pelayanan Publik

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT, Darius Beda Daton meminta kepala daerah se NTT untuk memanfaatkan anggaran tepat sasaran.(Dok.Sekretariat Presiden RI)

TIMEXNTT – Sejumlah kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta beberapa hari lalu.

Namun, mereka dihadapkan dengan tantangan efisiensi anggaran yang besar-besaran. Mengutip dari berbagai sumber, NTT mengalami pemotongan anggaran Rp184 miliar.

Untuk itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT, Darius Beda Daton meminta kepala daerah se NTT untuk memanfaatkan anggaran tepat sasaran.

Menurutnya, menjadi kepala daerah pada periode ini jauh lebih sulit dari kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.

Tentunya, kata dia, hal itu karena situasi global dan efesiensi anggaran yang ketat dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.

Baca Juga  Kadis PU SBD Diduga Mengikuti Pertemuan Untuk Mendukung Salah Satu Paslon

“Efisiensi dimulai dari rumah jabatan kepala daerah sebagai teladan utama yang selanjutnya harus diikuti seluruh perangkat daerah masing-masing. Semoga tetap semangat melayani dalam segala keterbatasan yang ada,” tambahnya.

Lebih lanjut, Darius menekankan pentingnya melakukan efisiensi anggaran APBD khususnya pada belanja operasional yang besar supaya bisa dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan publik.

Dengan pemangkasan anggaran yang terbilang besar ini, Darius juga meminta seluruh kepala daerah NTT supaya dapat mengurangi perayaan pesta syukuran dan ceremonial yang berlebihan.

Baca Juga  Bupati Ratu Wulla Lantik Edmundus Sebagai Sekda Sumba Barat Daya Hingga Menitip Pesan Penting

Hal itu disebutnya sebagai wujud empati terhadap masyarakat NTT yang terkategori miskin dan miskin ekstrim.

“Lakukan efisiensi APBD, khususnya pada belanja operasional dan agar diarahkan untuk pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

Darius berharap supaya seluruh kepala daerah yang dilantik oleh Presiden Prabowo dapat merangkul masyarakat dan melakukan konsolidasi birokrasi.

“Mungkin saja selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung, birokrasi daerah terkotak-kotak mengikuti pilihan masing-masing. Hal yang biasa dalam suatu kompetisi. Satukan dan rangkul mereka,” harapnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup
error: Content is protected !!