Ganti Akal: Stunting Itu Milik Bersama, Makna GEBRAK Butuh Gotong Royong Semua Pihak

STORINTT – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus memperkuat komitmen dan langkah nyata untuk menekan angka stunting di daerah ini. Strategi terpadu lintas sektor hingga ke tingkat desa kini difokuskan pada penguatan gizi, sanitasi lingkungan, hingga edukasi kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Yohanes Ganti Akal mengatakan, selama ini penanganan stunting selalu dianggap hanya urusan Dinas Kesehatan, bidan, atau petugas gizi. Padahal stunting adalah akumulasi dari banyak persoalan, mulai dari kemiskinan, sanitasi buruk, kurangnya air bersih, hingga rendahnya edukasi keluarga.

Menurutnya, jika cara pandang ini tidak diubah, angka stunting akan sulit turun meski anggaran besar dikucurkan. Baginya, makna GEBRAK bukan sekadar jargon atau program seremonial, melainkan filosofi kerja bersama yang harus dihidupi oleh seluruh lapisan.

“Itu milik bersama. Iya makanya, makna GEBRAK itu, gerakan bersama atasi stunting. Semua orang itu punya tanggung jawab, siapapun dia,” tegas Yohanes yang akrab disapa Ganti Akal ketika ditemui seusai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis(01/10/2026).

Ia menambahkan, jika gerakan ini hanya dijalankan oleh satu dua dinas saja, hasilnya tidak akan maksimal.

GEBRAK harus menjadi gerakan kolektif, di mana tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, aparat, hingga masyarakat umum harus saling bergandengan tangan, saling memotivasi dan mengedukasi satu sama lain demi menyelamatkan generasi SBD. Tanpa kebersamaan, program sehebat apapun akan berhenti di atas kertas.

Menurut Ganti Akal, langkah pertama yang paling krusial yang harus dilakukan adalah motivasi dan edukasi kepada keluarga. Edukasi tidak boleh dilakukan dengan cara menggurui dari atas panggung, tetapi harus dengan pendekatan kultural yang dekat dengan masyarakat.

Oleh karena itu, edukasi harus dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tokoh adat, ketua suku, pendeta, pastor, dan ustadz adalah corong yang paling didengar oleh masyarakat di desa. Ketika mereka yang berbicara tentang pentingnya membawa anak ke Posyandu, tentang pentingnya makan bergizi, masyarakat akan lebih percaya dan patuh.

“Selanjutnya, kalau tokoh masyarakat sudah bergerak, seluruh kekuatan yang ada di desa harus ikut. Baik itu kepala desa bersama aparatnya secara keseluruhan, kader-kader Posyandu, dan seluruh masyarakat harus mendukung,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa desa adalah ujung tombak, tanpa komitmen dari pemerintah desa, program stunting tidak akan pernah menyentuh sasaran yang sebenarnya.

Dukungan masyarakat juga bisa berupa hal-hal sederhana, seperti gotong royong memperbaiki jamban, membantu tetangga yang tidak punya air bersih, hingga mengingatkan ibu-ibu tetangga saat jadwal Posyandu tiba. Hal-hal kecil inilah yang selama ini luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat besar.

Ia menuturkan bahwa penanganan stunting secara nasional maupun di SBD dibagi menjadi dua intervensi besar yang tidak bisa dipisahkan, yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Keduanya harus berjalan beriringan seperti dua sisi mata uang.

Intervensi sensitif berkaitan dengan faktor pendukung di luar kesehatan. Ini menyangkut kebersihan lingkungan, perumahan yang layak huni, ketersediaan air bersih, sanitasi yang baik, pengelolaan limbah, hingga ketahanan pangan keluarga. Ia mencontohkan, anak yang tinggal di rumah yang lembab, tanpa ventilasi, tanpa jamban sehat, dan airnya keruh, sangat rentan terkena infeksi berulang yang akhirnya memicu stunting.

“Sering kita hanya fokus ke anaknya saja, tapi kita lupa lingkungannya kumuh, air bersih tidak ada, jamban tidak ada. Itu namanya intervensi sensitif, menyangkut perumahan, bagaimana air bersihnya, bagaimana sanitasi dan lingkungannya,” ujarnya.

Sementara intervensi spesifik menyangkut langsung urusan kesehatan. Ini adalah ranah Dinas Kesehatan, yakni pemberian imunisasi lengkap, pemeriksaan rutin ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita gizi kurang, serta pemantauan tumbuh kembang di Posyandu.

“Yang spesifik itu maksudnya sudah menyangkut Dinas Kesehatan, pekerjaannya pemberian imunisasi baik untuk ibu-ibu hamil dan balita, serta pemenuhan gizi. Jadi kalau satu kita jalankan, yang lain kita abaikan, tidak akan berhasil. Harus sinkron,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan strategi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di bawah arahan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla adalah menggerakkan semua perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing untuk memberikan bantuan dan dukungan nyata, bukan hanya seremonial di kantor.

Strategi ini juga mencakup pemberdayaan ekonomi keluarga. Baik itu berupa bantuan UMKM untuk keluarga berisiko stunting, pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu, bantuan modal usaha, dan lain-lain, agar keluarga memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli makanan bergizi.

“Ini strategi yang dibangun pemerintah kabupaten, semua dinas terkait memberikan bantuan dan dukungan sesuai tupoksinya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, Dinas Peternakan beberapa waktu lalu memberikan bantuan telur dan ikan kepada 60 anak stunting di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat sebagai sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk kejar tumbuh.

Selain itu, Dinas Perikanan juga memberikan dukungan gizi dari hasil laut, Dinas Pertanian membantu dengan bantuan pangan, dan dinas-dinas lain turut memberikan bantuan sesuai perannya masing-masing.

“Itu yang namanya gerakan bersama. Jadi tidak bisa satu jalan, yang lain diam. Semua harus punya kontribusi nyata untuk anak-anak kita. Kalau semua dinas bergerak, masyarakat akan merasakan langsung kehadiran pemerintah,” katanya.

Namun demikian, Ganti Akal memberi catatan khusus bahw persoalan paling krusial dan menjadi pekerjaan rumah terbesar yang disorotinya adalah masih rendahnya kesadaran keluarga untuk membawa anak ke Posyandu. Padahal Posyandu adalah garda terdepan untuk deteksi dini stunting.

“Yang paling terpenting adalah kesadaran keluarga atau masyarakat menghadirkan anak ke Posyandu. Kebanyakan selama ini yang hadir di Posyandu itu hanya kira-kira 40 persen saja. Selebihnya, baik itu balita maupun ibu hamil, jarang ke Posyandu,” ungkapnya dengan nada prihatin.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan pada bulan Juli di Kabupaten Sumba Barat Daya, angka stunting tercatat sebanyak 6.211 anak atau sekitar 39 persen dari total balita yang diukur. Angka ini cukup tinggi dan menjadi alarm bagi semua pihak.

“Jadi kemarin itu kami lakukan monev bulan Juli di SBD untuk melihat kehadiran di Posyandu. Dari situ kami mendapatkan persoalan apa yang terjadi di lapangan. Kenapa anak tidak datang? Apakah karena jarak jauh, orang tua bekerja di kebun, atau tidak tahu jadwal. Kami rangkum semua, ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap dengan adanya jargon GEBRAK ini, seluruh elemen mulai dari pemerintah desa, aparat kesehatan, penyuluh KB, bidan desa, dan seluruh UPT terkait bisa bergerak bersama-sama untuk menjemput bola, bukan menunggu bola di Puskesmas.

“Kita harus ubah pola, dari menunggu di Posyandu menjadi menjemput ke rumah-rumah. Ajak, motivasi, edukasi. Karena satu anak stunting yang terlewat, masa depannya yang terancam. Ini investasi generasi,” tutupnya.***