Gubernur NTT Sebut Pulau Sumba Bukan Daerah Tambang Pasir Laut: Tidak Ada RTRW
TIMEXNTT – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi keluhan masyarakat Sumba Barat Daya yang saat ini kesulitan memperoleh pasir laut untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Gubernur NTT menyebut Pulau Sumba pada umumnya bukan daerah tambang pasir karena tidak ada Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) yang menentukan tempat penambangan tersebut.
“Kendala yang sama di satu Sumba, karena memang RTRW satu Sumba inikan tidak ada lokasi yang ditentukan untuk penambangan pasir,” kata Gubernur Melki dalam menjawab berbagai keluhan masyarakat Sumba Barat Daya.
Kendati tidak ada RTRW, Gubernur NTT sudah membicarakan hal tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengusulkan titik-titik yang dinilai mempunyai potensi pasir.
“Tadi saya sudah bicara dengan Ibu Bupati bisa secara sendiri atau bersama teman-teman Bupati se-Sumba untuk mengusulkan ke kami mana daerah yang bisa menjadi daerah penambangan pasir,” tambahnya.
“Nanti kami review sesuai aturan, kalau memang sudah ok, kita akan memberikan RTRW yang baru nanti. Prosesnya dimulai dari bawah memang,” tambahnya lagi.
Menurutnya, RTRW menjadi dasar salah satu daerah dalam membuka lahan untuk penambangan pasir.
Dengan kendala saat ini, disebutnya bahwa RTRW yang ada bisa dirubah demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Prinsipnya, RTRW itu menjadi dasar untuk membuka lahan untuk bisa penambangan pasir, itu bukan hal yang tidak bisa dirubah, pasti bisa dirubah. Tapi di lokasi mana itu, memang ada pengecekan dulu, Amdal dan lain-lain nanti kami akan kerjakan segera ya,” katanya lagi.
Sebelumnya, sebagaimana diberitakan awal, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD) sudah berkali-kali meminta Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena untuk mengeluarkan diskresi penambangan pasir laut untuk kebutuhan jangka pendek.
Sayangnya, dengan berbagai upaya itu, hingga saat ini Gubernur NTT belum mengeluarkan diskresi tersebut.
“Kami sudah berupaya berkali-kali meminta kepada Gubernur bahkan kemrain Sekda baru Vicom kembali lagi untuk bisa memberikan diskresi agar ada satu titik di Pantai Marapu kita bisa mengambil pasir, itu langkah yang kami ambil. Per hari ini, diskresinya belum ada,” kata Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla, Rabu(10/09/2025) lalu.
Bupati Ratu Wulla mengatakan, Pemerintah Sumba Barat Daya tidak mengijinkan pengambilan pasir laut karena daerah ini tidak memiliki tambang pasir. Dengan demikian harus meminta diskresi dari Pemerintah Provinsi.
“Daerah kita ini belum ada daerah tambang untuk diketahui adik-adik kita berurusan dengan aturan juga. Kalau saya, saya bukan berkedok alasan dengan regulasi, kalau menjadi kewenangan saya adik, hari ini juga saya ambil keputusan, tapi sayangnnya saya dibatasi dengan kewenangan,” katanya lagi.
Sementara untuk jangka panjang, Pemerintah SBD sudah berkomunikasi dengan pihak swasta untuk menyuplai pasir dari Kabupaten Ngada. Bahkan, pemerintah dan DPRD bersama pengusaha tersebut sudah melakukan survei di Pelabuhan Waikelo.
Menurut Bupati Ratu, pemerintah juga telah meminta pihak swasta yang hendak menyuply pasir dari Kabupaten Ngada untuk membangun yang dijadikan sebagai tempat bersandarnya kapal tongkang.
“Bahkan kami juga sudah minta pengusahanya untuk segera mungkin karena keterbatasan anggaran untuk membangun dermaga, beliau sanggupi,” sebut Bupati Ratu Wulla.
Lebih lanjut, Bupati Ratu Wulla menuturkan, pemerintah juga sedang membicarakan harga supaya nantinya tidak memberatkan masyarakat, termasuk kualitas pasir yang akan didistribusikan.
“Kita sedang bicara bagaimana harga agar tidak memberatkan kepada masyarakat, kita lagi hitung bagaimana pengiriman dari Ngada ke sini, berapa harga per ret, agar pasir yang kita distribusikan kepada masyarakat adalah pasir yang berkualitas, ini kita sudah pikirkan semua. Ini dalam proses, sehingga memang butuh kesabaran dan kami akan lakukan upaya terus bagaimana jangka pendek ini bisa berhasil dan jangka pendek ini hanya 6 bulan tidak bisa lama-lama. Dan kami sedang menjajaki, tidak bisa kita lakukan hari ini langsung jadi, semua butuh proses,” tambahnya.***
Tinggalkan Balasan