Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Guna Memetahkan Potensi Kerawanan di SBD, Eman Koro; Kerja Kolaboratif Bersama Pers Dapat Membantu

TIMEXNTT – Guna memetahkan potensi kerawanan menjelang Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT), Bawaslu SBD memgharapkan kerja kolaboratif dengan seluruh wartawan di wilayah itu.

Demikian dikatakan oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H), Emanuel Koro pada kegiatan Media Gathering Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya di aula hotel Sumba Sejahtera, Jumat(20/10/2023).

Emanuel mengatakan, mengingat jumlah tenaga pengawas di wilayah Sumba Barat Daya yang sangat terbatas, dirinya meminta supaya ada kerja kolaboratif antara wartawan dan Bawaslu SBD.

“Kawan-kawan wartawan memiliki tugas mulia dan independen. Sama halnya dengan Bawaslu. Untuk itu mari kita kolaborasi dalam memetahkan potensi kerawanan menjelang Pemilu 2024,” ajaknya dalam kegiatan itu.

Baca Juga  Yulius yang Diterkam Buaya di Loura SBD Telah Ditemukan, Albina Masih Dalam Pencarian

Kerja kolaboratif itu penting baginya dikarenakan dalam setiap proses pemilu yang berlangsung potensi kerawanan itu sering terjadi.

Bahkan, Emanuel memberi ruang kepada seluruh wartawan untuk menyampaikan pemetaan wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan pada Pemilu 2024 mendatang.

Sebab kata dia, wartawan tentunya mengetahui wilayah-wilayah yang memiliki potensi kerawanan karena kerjanya selalu di lapangan.

“Kawan-kawan wartawan inikan hampir setiap hari di lapangan untuk mencari berita. Tentunya, saya yakin kawan-kawan peroleh beragam informasi dan salah satu tentang situasi dan kondisi sebuah desa menjelang Pemilu 2024. Untuk itu, silakan sampaikan ke kami wilayah-wilayah mana yang dianggap berpotensi rawan,” pintah Emanuel.

Baca Juga  TEGAS! Bawaslu SBD Bantah dan Sebut Dalil Pengadu di DKPP RI Tidak Terbukti 

Selain pemetaan potensi kerawanan di desa, Emanuel juga meminta agar wartawan dapat memberi informasi jikan menemukan ASN, Pemerintah Desa yang terlibat dalam politik praktis.

Pasalnya, beberapa lembaga tersebut yang dimaksud tidak diijinkan oleh undang-undang untuk mengkampanyekan salah satu peserta pemilu.

“Bukan hanya Pemerintah Desa dan ASN, TNI Polri pun harus menjaga netralitas dalam proses ini. Termasuk pula wartawan untuk tetap mengedepankan integritasnya dalam menyiarkan segala bentuk pemberitaan,” tegasnya.

Dengan kehadiran wartawan, Emanuel mengharapkan supaya keterbatasan tenaga pengawas lapangan Bawaslu SBD dapat terbantukan demi mencegah segala pelanggaran yang hendak merusak pesta demokrasi.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup
error: Content is protected !!