Honor PPPK Paruh Waktu Sumba Barat Daya: Guru, Kesehatan dan Teknis

Dalam RAPBD 2026, terdapat peningkatan kebutuhan belanja pegawai akibat kewajiban penganggaran bagi 1.451 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi Tahun 2024 yang diangkat tahun 2025 (Tahap I dan II) dengan total kebutuhan anggaran Rp 76.177.500.000.

3.749 PPPK Paruh Waktu, yang harus dianggarkan sesuai amanat berbagai regulasi Kementerian PAN-RB dan Kemendagri.

“Pemerintah daerah menetapkan skenario pembayaran gaji pokok Rp 1.000.000 per orang khusus tenaga teknis dan kesehatan,” ungkapnya.

Untuk seluruh tenaga guru PPPK Paruh Waktu, pemerintah mengupayakan pembiayaan melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Langkah ini, menurut Bupati Ratu Wulla, merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin hak-hak tenaga pendidikan, kesehatan dan teknis, walaupun dalam situasi fiskal yang sangat terbatas.

Fokus pada belanja wajib dan prioritas Daerah menghadapi tekanan fiskal, pemerintah secara tegas mengambil kebijakan mengutamakan belanja wajib mengikat seperti gaji dan operasional kantor.

Belanja mandatory sesuai ketentuan regulasi nasional, belanja prioritas daerah dan pemberdayaan masyarakat, belanja urgen yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan.

Seluruh proses penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan kehati-hatian dan pencermatan yang sangat selektif demi menjaga keseimbangan fiskal daerah serta memastikan visi dan misi pembangunan tetap dapat dicapai.