Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Soroti Ekonomi Masyarakat Perbatasan
STORINTT – Perekonomian masyarakat di daerah perbatasan menjadi perhatian serius Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang baru saja dilantik sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).
Ia menegaskan, pihaknya tidak harus selalu mengandalkan biaya sendiri, melainkan bisa membantu mengkoordinasikan dengan Kementerian Desa dan kementerian lain yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Wakil Panglima TNI tersebut mengakui bahwa upaya peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan masih dalam tahap awal. Penilaian terhadap kondisi ekonomi di daerah tersebut masih sangat rendah, bahkan di bawah 50 persen. Kondisi inilah yang akan terus di-upgrade secara bertahap di bawah komandonya.
Menurut Jenderal Maruli, hal tersebut merupakan hasil dari berbagai diskusi selama ini mengenai efektivitas pengelolaan perbatasan.
Ia mempertanyakan mengapa pengelolaan perbatasan tidak lebih difokuskan dan diefektifkan, padahal secara kelembagaan sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
“Badannya kan sudah ada, badan nasionalnya. Kenapa nggak diefektifkan sekalian? Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu. Kalau mengelola perbatasan kan, kalau perekonomian masyarakatnya meningkat, sekarang mungkin bisa lebih banyak lagi,” ujar Jenderal Maruli.
Ia juga menyoroti peran matra TNI yang banyak berada di wilayah terluar. Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang banyak bertugas di daerah pesisir dan pulau terluar diharapkan dapat bersinergi dalam memastikan pengelolaan perbatasan berjalan jelas dan terarah.
Sebagai Wakil Panglima TNI, Jenderal Maruli menegaskan tugasnya adalah membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Termasuk dalam mengkoordinasikan kepastian pengelolaan perbatasan, mulai dari kejelasan batas lahan, status wilayah yang belum eksak, hingga pemanfaatannya agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
Hal-hal terkait batas wilayah yang belum eksak tersebut, menurutnya, harus terus didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pihak pengelola perbatasan dan kementerian terkait agar memiliki kepastian hukum yang jelas.
Terkait tugasnya sebagai Wapang, Jenderal Maruli menegaskan perannya sama saja, yakni membantu Panglima.
“Tugasnya membantu Panglima, itu saja. Jadi apapun nanti tugas-tugas Panglima ya saya ikut membackupnya,” ucapnya. Ia juga akan segera melapor kepada Panglima terkait langkah-langkah ke depan.
Di sisi lain, Jenderal Maruli juga menanggapi sorotan publik terkait penegakan hukum di lingkungan militer. Ia menegaskan bahwa aturan di militer jauh lebih keras dibandingkan dengan pengadilan umum.
Ia mencontohkan, banyak kasus pelanggaran di militer yang berujung pada vonis hukuman seumur hidup, bahkan pemberhentian tidak hormat.
“Kalau perbandingan banyak kasus, kita di tentara sudah berulang kali memutuskan hukuman seumur hidup. Di pengadilan umum sebetulnya jarang. Saya kira secara aturan di militer itu jauh lebih keras,” pungkas Jenderal bintang empat lulusan Akmil 1992 tersebut.***
