Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Kalah di Mahkamah Partai, Anggota DPRD SBD Fraksi Nasdem Bakalan di PAW, Kapan?

seorang kader partai Nasdem yang juga sebagai anggota DPRD SBD periode 2024-2029 dikabarkan akan segera di PAW.(Dokpri Rian Marviriks)

TIMEXNTT – Ternyata, DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT) tidak main-main dalam memberi sanksi keras terhadap kader nya yang tidak loyal atau militan dalam bekerja.

Terbukti, seorang kader partai Nasdem yang juga sebagai anggota DPRD SBD periode 2024-2029 dikabarkan akan segera di PAW.

Kabar itu semakin menguat ketika anggota DPRD SBD Fraksi Nasdem ini dikabarkan telah melakukan gugatan di Mahkamah Partai. Namun, usahanya harus sia-sia alias kalah.

Terkonfirmasi, Sekretaris DPD Partai Nasdem SBD, Thomas Tanggu Dendo mengatakan, informasi yang beredar saat ini tentang kader partai yang bakal di PAW merupakan urusan internal partai.

Baca Juga  Dilantik Sebagai Anggota DPRD SBD Periode Kedua, Ayah Dari Stefanus Sosa Meninggal Dunia

Mengenai hal itu, Thomas menegaskan, jika ada kader partai yang diberi sanksi berupa PAW sesuai dengan AD/RT partai. Tentunya kata dia sanksi itu akan berlaku kepada semua kader partai.

“Siapa pun kader kalau tidak loyal pasti dapat sanksi. Itu sudah diatur. Itu tentu urusan partai. Apa yang menjadi tahapan proses dari bawah ke tingkat pusat itu urusan pusat,” kata Thomas kepada sejumlah wartawan, Kamis(06/02/2025).

Menurut Thomas, DPD Nasdem Sumba Barat Daya hanya bisa menghormati keputusan DPP Nasdem.

Baca Juga  Alun Alun Tambolaka Akan Dilanjutkan, Total Anggaran Pada Tahap III RP4 Miliar

Apapun putusan DPP, pihaknya ditingkat daerah siap menghormati. Sementara sampai hari ini, persoalan tersebut masih dalam tahapan proses.

Thomas pun enggan menyebut nama kader Partai Nasdem yang juga sebagai anggota DPRD SBD yang bakal di PAW.

Ia kembali menekankan bahwa sebagai kader partai wajib hukumnya taat dan mengikuti perintah partai. Bukan sebaliknya.

“Siapa pun kader kalau tidak loyal pasti dapat sanksi. Itu sudah diatur. Tapi sekali lagi itu semua keputusan ada di DPP. Kami hanya ikuti perintah. Apapun itu akan kami hormati dan hargai,” Tegasnya lagi.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup
error: Content is protected !!