Komisi I DPRD SBD Desak Dinas Pendidikan Bubarkan Sekolah Yatutim yang Tidak Memenuhi SOP

Sementara, untuk Dinas Sosial, ia meminta supaya data-data masyarakat yang menerima Bansos maupun PKH dipublikasikan, termasuk memverifikasi data penerima bantuan supaya tidak terdapat NIK ganda.

Selanjutnya, Octavianus juga menyampaikan laporan Kepada Dinas Kesehatan. Ia meminta supaya tenaga Dokter yang lulus PPPK di Puskesmas Weri Lolo supaya ditetapkan sebagai Dokter Puskemas Weri Lolo.

“Anak-anak yang mendapatkan beasiswa kedokteran, agar kembali mengabdi di Sumba Barat Daya. IPK 2,5 mahasiswa kedokteran direview ulang karena kurang memenuhi syarat bagi jurus kedokteran,” pintahnya lagi.

Octavianus berharap supaya laporan-laporan Komisi I DPRD SBD Tahun Anggaran 2024 di atas dapat menjadi bahan pembahasan pada rapat-rapat persidangan berikutnya.***