Masyarakat Keluhkan Pasir Laut, DPRD SBD Sebut Pemprov NTT Belum Turun Survei

TIMEXNTT – Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD) hingga saat ini masih mengeluhkan tempat penambangan pasir laut yang belum kunjung ditetapkan.

Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di bawah kepemimpinan Bupati, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka tidak tinggal diam.

Pemerintah juga terus melakukan upaya dalam memenuhi kebutuhan material bangunan berupa pasir laut. Bahkan, sudah dua titik yang disurvei, diantaranya, di Pantai Marapu, Desa Waimaringi, Kecamatan Kodi Balaghar dan di Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi.

Bukan hanya itu, Pemda SBD juga telah meneken MoU dengan beberapa daerah di NTT untuk menyediakan kebutuhan pasir.

Kendati sudah memastikan kedua titik pantai bisa menyediakan pasir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk jangka pendek, Pemda SBD sudah melayangkan surat permohonan ke Pemprov NTT guna mendapatkan ijin.

Sayangnya, hingga saat ini, Pemprov NTT melalui Dinas Pertambangan belum turun di daerah ini untuk melakukan pengkajian lebih lanjut.

Hal itu pun dipertegas oleh Ketua Komisi II DPRD Sumba Barat Daya, Heribertus Pemu Dadi. Menurutnya, Pemda SBD sudah melayangkan permohonan yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen tentang ijin tambang pasir laut jangka pendek.

Sehingga, masih kata dia, saat ini masih menunggu tim survei dari Pemrpov NTT untuk datang melakukan survei di dua titik yang sudah diajukan.

“Hanya Dinas Pertambangan Provinsi sampai saat ini belum turun survei, supaya memberikan catatan-catatan secara teknis dengan berbagai analisis baik dampak lingkungan, pariwisata, supaya pada akhirnya Gubernur berkesimpulan keluarkan diskresi, ijin 4-5 bulan sesuai permintaan kita,” kata Heribertus yang ditemui beberapa hari lalu.

Lebih lanjut, Heribertus menyebut DPRD SBD juga terus mendesak pemerintah daerah untuk mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan material bangunan berupa pasir laut.

Namun, ia tidak menafikan bahwasannya pemerintah juga mempunyai harapan supaya segera mendapatkan ijin tersebut. Apalagi, kata dia, Bupati terus melakukan koordinasi yang intens terhadap pihak swasta yang hendak menyedikan pasir.

Untuk itu, dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak, Ia juga berharap supaya pemerintah provinsi segera turun survei dan keluarkan ijin dalam waktu dekat.

“Sehingga mengatasi kebutuhan-kebutuhan kecil sambil menunggu ijin dari provinsi, Ibu Bupati juga melakukan koordinasi yang intens dengan pihak swasta yang akan datangkan pasir dari luar, sudah pernah disampaikan dan dalam rapat resmi di DPRD Ibu Bupati terus melakukan negosiasi untuk dipercepat,” tambahnya lagi.***