Oknum Anggota DPRD SBD Fraksi Perindo Viral Bukan Karena Prestasi Tetapi Karena Menghina

Hal ini menyoroti persoalan serius terkait pemahaman pejabat publik terhadap kerja jurnalistik.

Di tengah upaya wartawan menegakkan keterbukaan dan integritas dalam pemberitaan publik, tindakan Yusuf Bora justru memperlihatkan sikap antikritik dan ketertutupan.

Menurut Freddy Ladi, larangan kepada jurnalis untuk menulis tentang isu PPPK sangat berbahaya dalam sistem demokrasi. Ia mendesak agar DPRD SBD, khususnya unsur pimpinan, mengevaluasi etika komunikasi Yusuf Bora yang dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi dan transparansi.

Hingga berita ini diturunkan, Yusuf Bora belum memberikan klarifikasi maupun permintaan maaf secara resmi kepada jurnalis Freddy Ladi atau organisasi pewarta lokal.

Pewarta SBD dan sejumlah wartawan dari media lokal direncanakan akan menyampaikan pernyataan sikap secara bersama dalam waktu dekat.***