Pekerjaan Jembatan Wae Lampang Telan Anggaran 10 M Diduga Terjadi Nepotisme, Salah Satu Proyek Dampingan Kejari Manggarai

“Yang bersangkutan (PPK) memohon pendampingan kami pada saat pekerjaan telah dilaksanakan dengan progres 20%,” tegasnya.

Kontroversi ini memberikan gambaran penting mengenai perlunya peran lembaga hukum dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur di daerah.

Masyarakat dan pihak terkait menekankan perlunya penguatan peran Kejari Manggarai dalam mendampingi proses-proses penting seperti pelelangan proyek infrastruktur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dana publik.

Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia, sebuah lembaga pemantau dan advokasi, menyoroti masalah ini yang dianggap merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Dalam pernyataannya, Gabriel Goa, Ketua Kompak Indonesia mengungkapkan kekhawatiran mengenai dugaan keterlibatan oknum di Kejari Manggarai yang memberikan perlakuan istimewa kepada PPK dan kontraktor pemenang tender proyek tersebut.

Dikonfirmasi kembali, Zaenal menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan Gabriel Goa adalah statement yang berbahaya dan menggiring.