Pemerintah Desa di Kecamatan Loura Diminta Pastikan Akurasi Data Stunting, Bukan Sekedar Administratif

Optimalisasi intervensi spesifik seperti pemberian gizi, pemeriksaan kehamilan, dan imunisasi harus beriringan dengan intervensi sensitif seperti sanitasi, air bersih, akses pendidikan PAUD, hingga program ketahanan pangan keluarga.

“Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting, pemerintah desa agar memastikan alokasi anggaran sesuai ketentuan, baik untuk kegiatan posyandu, edukasi gizi. Pemberdayaan ekonomi, maupun dukungan bagi rumah tangga berisiko,” katanya lagi.

Selain itu, ia juga menekankan penguatan koordinaai lintas sektor. Pasalnya, upaya penurunan stunting disebutnya membutuhkan peran aktif seluruh OPD. Koordinasi ini harus nyata di lapangan, bukan sekedar administratif.

Kemudian, peningkatan komunikasi perubahan perilaku. Edukasi kepada masyarakat harus masif, terarah, dan berkelanjutan, karena perubahan perilaku adalah kunci utama keberhasilan.

“Kecamatan loura memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam percepatan penurunan stunting di sumba barat daya. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, lembaga keagamaan, dan seluruh mitra pembangunan, saya yakin kita mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” kata Enos penuh yakin.

Dikesempatan itu, ia mengajak semua pihak untuk menjadikan forum pramusrenbang tematik stunting ini sebagai wadah dialog terbuka, wadah evaluasi, dan wadah komitmen bersama demi masa depan anak-anak Sumba Barat Daya, NTT.

Ia juga berharap supaya melangkah dengan satu tujuan dalam membangun Sumba Barat Daya yang lebih maju dan lebih manusiawi, dimulai dari pastikan tidak ada anak yang tumbuh dalam kondisi stunting.