Pemerintah Sumba Barat Daya Dapat Penghargaan UHC Awards 2026, Golkar Acungkan Jempol
STORINTT – Sabet penghargaan UHC Awards 2026 dengan kategori terbaik utama dengan mewakili pulau-pulau di Nusa Tenggara, Pemerintah Sumba Barat Daya mendapat apresiasi dari DPRD Fraksi Golkar.
Apresiasi itu disampaikan oleh anggota DPRD Sumba Barat Daya Fraksi Golkar, Heribertus Pemudadi, Rabu(28/01/2026).
Ketua Komisi II DPRD SBD yang akrab disapa Heri Pemudadi itu mengaku bangga atas capaian Pemerintah Sumba Barat Daya di bawah kendali Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga kaka.
Heri Pemudadi juga apresiasi atas kerja nyata pemerintah yang sudah berkomitmen dalam memberi pelayanan BPJS secara merata terhadap seluruh masyarakat Sumba Barat Daya.
Dengan adanya BPJS, masih kata dia, pembayaran dapat ditanggulangi, tidak lagi membebankan pada masyarakat atau pasien. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan pelayanan yang berkeadilan.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama semua pihak, termasuk dukungan dari masyarakat Sumba Barat Daya.
Selama ini, kata dia, DPRD SBD juga memberi dukungan dengan terus mendorong anggaran untuk mengakomodir masyarakat yang belum memiliki BPJS.
“Jadi kalau menurut Fraksi Golkar, ini sebagai langkah maju yang menjadi cita-cita dan kerinduan masyarakat, dari sisi kesehatan supaya dapat terlayani dengan baik. Kita perlu acungkan jempol atas capaian ini dan menjadi motivasi untuk perecepatan pembangunan pada sektor lain,” kata Heri Pemudadi.
Kendati memberi apresiasi, Heri Pemudadi memberikan beberapa catatan kritis yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Sumba Barat Daya, NTT, khusus pada bidang kesehatan.
Menurutnya, persoalan yang perlu dibenahi di bidang kesehatan adalah pelayanan terhadap masyarakat atau pasien tidak perlu lagi dipersulit. Terutama dalam proses mengurus administrasi.
Pasalnya, selama ini banyak masyarakat yang mengeluh atas pelayanan rumah sakit yang lebih mengutamakan kebutuhan administrasi.
Selain itu, pemerintah perlu perhatikan fasilitas kesehatan di Puskesmas yang hingga saat ini disebutnya masih terbilang kurang.
“Dan masyarakat wajib mendapat pelayanan yang lebih baik lagi. Perlu tindakan cepat yang sifatnya darurat, nanti administrasinya bisa belakangan demi memastikan keselamatan pasien yang betul-betul sedang membutuhkan pertolongan medis,” katanya lagi.***
Tinggalkan Balasan