Pemprov NTT Alokasikan Anggaran Rp1,7 Miliar Untuk Sewa Artis, Yunus: Kita Sudah Babak Belur
STORINTT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kominfo mendapat sorotan tajam ketika ketahuan menyediakan anggaran Rp1.791.950.000.
Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja jasa persiapan, penyelenggaraan acara dan jasa artis hingga Pameran pembangunan pada gelaran HUT RI pada 17 Agustus mendatang.
Disisi lain, masih ada masyarakat daerah terpencil yang kesulitan mendapat pasokan beras murah. Bahkan, seorang mahasiswa dari Alor, Adriano Padama menahan tangis ketika memohon bantuan beras dihadapan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Tindakan Adriano memantik perhatian publik karena dinilai telah berjuang dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat terpencil di Kabupaten Alor yang disebut sulit mendapatkan beras karena harga pasar yang tinggi.
Menyikapi alokasi anggaran Rp1,7 miliar itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Yunus H. Takandewa meminta supaya Pemerintah Provinsi mengehentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat serimonial dan menghabiskan anggaran secara cuma-cuma.
“Pertama pandangan umum sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan berdasarkan pengalaman selama ini, kita sudah babak belur karena potongan Transfer ke Daerah(TKD), kita juga sudah babak belur dari dana desa,” kata Yunus yang ditemui seusai kegiatan Musancab PAC Pdi Perjuangan se-Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, Rabu(12/08/2026) di Aula Hotel Sinar Tambolaka.
Dengan adanya kekurangan keuangan di Provinsi NTT, Yunus juga meminta Pemerintah Provinsi supaya lebih fokus pada pelayanan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang lebih berdampak dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Yunus dengan gamblang menyebut bahwa saat ini program-program lebih banyak dari Pemerintah Pusat yang disebutnya menjadi beban fiskal daerah. Seperti, program Makan Bergisi Gratis(MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih(Kopdes).
“Jadi hentikan yang sifatnya serimonial yang habiskan anggaran cuma-cuma, dan sekarang kita melihat kondisi infrastruktur di mana-mana, kita harus lihat bahwa hal itu menjadi yang paling penting. Sekarang program-porgram kebanyakan, ya mohon maaf, semua dari pusat, seperti MBG dan Kopdes menjadi beban sendiri bagi fiskal daerah mau pun lintas lapangan,” kata Yunus.
Namun demikia, ketika ditanya soal pembahasan alokasi anggaran Rp1,7 miliar untuk kebutuhan belanja jasa persiapan, penyelenggaraan acara dan jasa artis hingga Pameran pembangunan pada gelaran HUT RI pada 17 Agustus mendatang, Yunus menyebut itu urusan mitra komisi teknis.
“Itu urusan mitra komisi teknis mereka yang bersangkutan, tapi kita juga harus buka peruntukannya kan? Ketika kedapatan menyewa artis, ini menjadi kontradiktif sosial masyarakat,” katanya lagi.***
