Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Petani Kecewa Atas Sikap Dinas Pertanian Soal Sumur Bor, DPRD SBD Buka Suara

Sedikitnya, 5 dari 33 kelompok tani gagal mencairkan tahap II dan III untuk melanjutkan pekerjaan sumur bor yang bersumber dari DAK anggaran tahun 2024.(Dokpri Rian Marviriks)

“Dewan mendesak supaya cepat diselesaikan oleh pihak dinas, supaya petani dapat manfaatkan sumur bor yang dibantu ke mereka. Karena kalau belum tuntas pembayarannya, air itu belum bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum mau pun tanaman horti, apalagi sekarang musim panas,” kata Heribertus, Kamis(04/09/2025) ketika ditemui seusai rapat persiapan event Tour De EnTeTe.

Menurutnya, saat itu pemerintah menyampaikan bahwa sedang berusaha dalam menyelesaikannya. Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa DPRD tetap mendesak untuk mencairkan anggaran tersebut.

Ia juga menyoroti soal kalender pekerjaan ini yang seharusnya berakhir pada Desember 2024. Sebab, bantuan yang bersumber dari DAK ini disebutnya wajib diselesaikan tahun lalu demi mempermudah kebutuhan petani.

Baca Juga  Dinas Pertanian SBD Minta Petani Tunggu Hasil Audit, Inspektorat Bantah: Tidak Perlu Tunggu Kami Untuk Pencairan, Tidak Ada Mekanisme Itu

“Kalau soal isu antara kelompok tani dan dinas ada perbedaan merk, itu kita tidak dalami. Tapi kita terus mendesak, ada pikiran kita, bantuan sumur itu kan DAK 2024, kalau sepaham saya, penggunaan keuangan itu harus tuntas Desember tahun 2024,” katanya lagi.

Saat itu, masih kata Heribertus, DPRD telh meminta Pj Sekda yang juga sebagai Kepala Dinas Keuangan untuk koordinasikan persoalan ini dengan Dinas Pertanian dan Kelompok Tani.

Baca Juga  DPT Untuk Pemilih Perempuan Terbanyak Pada Pilkada SBD 2024 Berada di Kodi Utara Disusul Wewewa Barat

DPRD meminta itu guna memudahkan dalam menyelesaikan bernagai kendala yang dinilai sebagai pemicu gagalnya pencairan.

Lebih lanjut, Heribertus menegaskan, DPRD melalui Komisi II dalam waktu akan melakukan rapat bersama pihak Dinas Pertanian dalam mempertanyakan persoalan tersebut.

“Karena kendala teknis ini yang belum diselesaikan secara baik, mungkin itu yang menjadi kendala, sehingga dari sisi aturan keuangan, kami juga minta Pak Sekda waktu itu supaya dikoordinasikan, baik dengan Dinas Pertanian dan kelompok tani supaya memudahkan dalam menyelesaikan sumur bor ini,” ungkap Heribertus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup
error: Content is protected !!