Petani Kecewa Atas Sikap Dinas Pertanian Soal Sumur Bor, DPRD SBD Buka Suara

“Kami juga sudah rencana, dalam waktu dekat, semoga hari Senin atau Selasa kami dapat selenggarakan dengan pertanian sekaligus dengan Dinas Perumahan. Supaya kita dapatkan benang merahnya, di mana persoalan sebenarnya. Tentu pemerintah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati targetnya harus cepat, supaya masyarakat dapat memanfaatkan air,” ungkapnya lagi.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan awal, Ketua Kelompok Ngindi Ate II, Theodorus Bilhelus Reda Lete mengaku belum ada titik terang dari pihak dinas untuk melakukan proses pencairan.

Padahal, kata dia, 5 kelompok sudah membawa daftar harga belanja barang sesuai permintaan pihak dinas. Saat itu, masih kata dia, dinas menjanjikan pencairan jika daftar barang sudah diserahkan.

“Sekitar tanggal 19 Agustus itu ada pertemuan, saat itu kami diminta untuk menunggu Inspektorat turun audit baru bisa melakukan pencairan,” kata Theodurus, Selasa(02/09/2025) ketika dihubungi via telefon.

Dengan berbagai alasan itu, petani kembali menilai Dinas Pertanian SBD hanya mau mempersulit 5 kelompok lantaran tidak menggunakan pompa merk Lorentz sesuai keinginan mereka(dinas).

Untuk itu, petani meminta DPRD SBD untuk mendesak Dinas Pertanian mengeluarkan rekomendasi pencairan. Bahkan, petani juga berharap DPRD dapat mengawal persoalan ini karena dinilai telah merugikan rakyat kecil.

“Ya, kami hanya bisa mengeluh, berbagai permintaan kami sudah turuti, tapi masih ada saja cara mereka(dinas) dalam mempersulit kami. Jadi kami minta bapak ibu wakil rakyat untuk membantu kami petani dalam menyuarakan persoalan ini. Kami bukan tidak mau kerja, kami sudah kerja, bukti fisik ada, tapi kami dipersulit,” keluhnya dengan harapan mendapat perhatian dari DPRD SBD.***