Petani Sebut Dinas Pertanian SBD Memaksa Pakai Lorentz: Tugas mereka itu mengawasi, ini swakelola
Seperti yang dikatakan oleh salah satu ketua kelompok tani yang namanya diminta untuk tidak diberitakan. Menurutnya, pihak dinas sudah mempersulit petani dalam menyelesaikan pekerjaan sumur bor yang dilaksankan sejak tahun 2024 silam.
Bahkan, dalam kasus ini, ia menyentil PPK sebagai pihak yang menandatangani kontrak bersama kelompok tidak konsisten.
“Disitu juga PPK sebagai pejabat pembuat komitmen yang bertanda tangan kontrak dengan kami tidak konsisten dengan komitmen yang dibangun bersama kami,” tambahnya.
Ia menerangkan, dalam pekerjaan ini Dinas Pertanian SBD hanya mempunyai tugas mengawasi bukan memaksa kelompok untuk harus menggunakan pihak mereka.
Pekerjaan disebutnya lagi menggunakan sewakelola yang mana dalam pekerjaan 100 persen tanggung jawab kelompok. Apalagi, kata dia, anggaran langsung masuk di rekening kelompok.
Dengan tindakan itu, dirinya menyebut Dinas Pertanian tidak memahami tiga tugas pokok mereka. Yakni, mengayomi petani, melindungi dan membela petani.
“Apakah dengan situasi yang terjadi di kelompok tani saat ini, inikah bentuk tugas pokoknya distan?” katanya lagi penuh tanya.***
Tinggalkan Balasan
1 Komentar
Kurang jatah itu.. makanya mereka mempermasalahkan .. soalnya setor menyetor itu sdh menjadi tradisi.. mau pakai merek apa juga petani mesin terserah mereka knp di intervensi. Hak mereka dong.saya rasa bukan dinas pertanian saja yang begitu Masih banyak juga dinas dinas yang lain masih mengintervensi desa desa.coba pimpinan daerah cek lagi kebijakan kebijakan dinas yang salah.