Respon Cepat! DPRD Sumba Barat Daya Sudah Disposisi Pengaduan Masyarakat Desa Kahale

TIMEXNTT – DPRD Sumba Barat Daya sudah disposisi surat pengaduan masyarakat Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa, Yohanis Rehi.

Meski memiliki kewenangan yang terbatas, tentunya langkah ini sebagai wujud keseriusan DPRD Sumba Barat Daya sebagai penyambung “lidah” rakyat dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan yang ada, termasuk pengaduan soal penggunaan dana desa.

Bukan hanya itu, Sejumlah pengaduan masyarakat yang telah diterima belakangan ini akan dirampungkan pasca Kunjungan Kerja(Kunker). Kemudian DPRD Sumba Barat Daya akan menggelar rapat kerja bersama pihak terkait, seperti Inspektorat dan Dinas PMD.

Dalam kerja-kerja mereka ini sering menuai sorotan lantaran dinilai hanya sebagai pencitraan. Namun, DPRD Sumba Barat Daya dengan legowo menerima kritikan-kritikan itu.

Bahkan, mereka membuka ruang kepada siapapun untuk bersama-sama dalam mencari solusi demi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya ke depan yang lebih baik. Termasuk penggunaan dana desa.

Terkonfirmasi, Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo membenarkan bahwa masyarakat Desa Kahale telah mengadukan kepala desa di DPRD.

Memperoleh pengaduan ini, Rudolf langsung mengambil sikap dalam mendisposisikan untuk segera ditindaklanjuti oleh Komisi I dan III.

“Benar, tadi siang saya sendiri yang terima dan saya sudah disposisi,” kata Rudolf kepada timexntt.id, Selasa(08/04/2025).

DPRD Sumba Barat Daya akan segera melakukan Kunjungan Kerja(Kunker) di Desa Kahale bersama mitra kerja mereka dalam menelusuri penggunaan dana desa di Desa Kahale sebagaimana yang telah diadukan oleh masyarakat.

Namun, dalam minggu ini, DPRD Sumba Barat Daya masih memiliki agenda lain yang sudah ditetapkan sebelum pengaduan masyarakat Desa Kahale dilayangkan. Sehingga Kunker di Desa Kahale direncanakan dilakukan oleh Komisi I dan III pekan depan mendatang.

“Sebelum pengaduan mereka(masyarakat Desa Kahale) kami terima, sudah ada agenda lain yang harus kami lakukan minggu ini. Ya, ini juga berkaitan dengan pengaduan masyarakat soal dana desa. Salah satunya di Desa Waiholo. Untuk Desa Kahale, minggu depan akan ditindaklanjuti,” ucap Rudolf yang juga politisi PDI Perjuangan itu.

Rudolf juga memberi apresiasi atas kesadaran masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa hingga sudah memberanikan diri dalam mengambil sikap.

Ia menegaskan, dalam waktu dekat pasca merampungkan hasil Kunjungan Kerja, DPRD Sumba Barat Daya akan menggelar rapat kerja bersama Inspektorat, Dinas PMD dan pihak terkait lainnya untuk mendengar realisasi dari temuan-temuan tersebut.

“Setelah semua kami rampungkan, kami akan gelar rapat kerja bersama pihak terkait dalam menanyakan realisasi pengaduan masyarakat. Kalau memang ada temuan yang tidak bisa diselesaikan, kita akan dorong ke Aparat Penegak Hukum(APH) supaya kita mendapat kesimpulan akhir bersama,” tegas Rudolf.***